Solo Raya Jadi ‘Pusat Perhatian’ Pemerintah RI, Bupati Karanganyar Minta Kuota Vaksin Ditambah

Bupati bersama Forkopimda melaksanakan Vidcon dengan Menko Kemaritiman dan Investasi di ruang SIC Diskominfo Karanganyar

KARANGANYAR – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Solo Raya menjadi ‘pusat perhatian’ Pemerintah Republik Indonesia terkait kasus terpapar Covid-19. Pasalnya kedua wilayah tersebut menunjukkan tren kenaikan kasus Covid-19. Kasus Covid-19 tertinggi di wilayah Solo Raya yaitu di Kab. Klaten dengan jumlah 14.425 kasus, kemudian Kab. Sragen 11.786 kasus, menyusul Kab. Karanganyar 11.347 kasus, Kota Surakarta 10.570, Kab. Sukoharjo 8.107 kasus, Kab. Wonogiri 7.263 kasus dan Kab. Boyolali 7.232 kasus. Hal tersebut disampaikan pada kesempatan Video Conference (Vidcon) penanganan kasus Covid-19 di wilayah Solo Raya dan DIY bersama Menteri Kemaritiman dan Investasi di Ruang SIC Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo), Senin, (25/07).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kesempatan tersebut menjelaskan kasus baru harian Covid-19 per-25 Juli 2021 dengan urutan tertinggi yaitu Kab. Karanganyar 341 kasus, kemudian Kota Surakarta 310 kasus dan Kab. Klaten 206 kasus. Sementara itu, kasus aktif Solo Raya tertinggi yaitu Kab. Klaten mencapai 1.915 kasus, Kab. Sragen 1.380 kasus dan Kab. Karanganyar 1.345 kasus. “Trend mingguan kasus baru se-Solo Raya terdapat 4 (empat) daerah yang menujukkan kenaikan yaitu Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kota Surakarta, dan Kab. Sukoharjo. Sementara Kab. Boyolali dan Kab. Wonogiri mulai menurun”, ungkap Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono juga menyatakan bahwa angka di Kab. Karanganyar tinggi karena proses tracing paling banyak daripada daerah lain, sehingga angkanya tinggi. Pihaknya meminta untuk kuota vaksin ditambah. Jika memang Solo sudah cukup, segera diperuntukkan untuk wilayah di sekitar Solo. “Kami meminta kuota vaksin untuk daerah Solo Raya untuk ditambah,” ujar Bupati Karanganyar, Juliyatmono.
Sementara Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perlunya penguatan di sisi hulu dalam penegakan aturan PPKM level 4, sebab tren kasus aktif masih meningkat dan positivity rate cukup tinggi. Tanpa penguatan di hulu, kapasitas respon di sektor hilir akan penuh dan menyebabkan peningkatan angka kematian. (hr/adt)