KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama perwakilan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara online membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025 dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Sambernyawa Information Center (SIC) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar, pada Senin (8/9/2025) pagi.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI ini diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, wali kota, beserta jajarannya se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pengelolaan pangan yang cukup baik sebagai salah satu penyumbang deflasi. “Angka 2,31 persen adalah angka terbaik untuk Indonesia,” ujarnya.
Mendagri kemudian menyampaikan evaluasi mengenai situasi keamanan publik. Pemerintah telah memutakhirkan data aksi demonstrasi yang terjadi pada periode 25 Agustus hingga 7 September 2025. Terdata 228 aksi demonstrasi dengan rincian: 42 kabupaten/kota mengalami demo anarkis/rusuh, 102 kabupaten/kota mengalami demo yang kondusif/damai. Secara keseluruhan, aksi tersebut tersebar di 35 provinsi dan 144 kabupaten/kota.
Untuk mengendalikan konflik, pemerintah mendorong tiga langkah utama: rekonsiliasi dengan menanggapi aspirasi demonstran, rekonstruksi untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, dan rehabilitasi dengan memberikan bantuan kepada korban.
11 Langkah Strategis Pengendalian Situasi
Mendagri Tito Karnavian memberikan sebelas arahan strategis kepada seluruh kepala daerah:
1. Forkopimda menjadi kunci pengendalian situasi.
2. Melakukan silaturahmi dan duduk bersama dengan tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh.
3. Melaksanakan doa untuk kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah.
4. Menggencarkan program pro-rakyat seperti gerakan pasar murah dan bantuan sosial (bansos).
5. Menunda segala kegiatan seremonial yang berkesan pemborosan.
6. Menghindari flexing (pamer kekuasaan atau kekayaan).
7. Menunda segala keberangkatan dinas ke luar negeri.
8. Memastikan kepala daerah berada di wilayahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
9. Mempercepat rekonstruksi atau perbaikan fasilitas umum yang rusak.
10. Menggunakan bahasa yang santun, rendah hati (low profile), dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik.
11. Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) RI, Muhaimin Iskandar, memberikan arahan seperti yang diamanatkan Presiden RI untuk bekerja keras memutus mata rantai kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% pada 2026. “Target kita relatif 4,5 sampai 5 persen di tahun 2029,” jelasnya.
Muhaimin mengajak semua pihak berkolaborasi untuk mencapai target ideal dalam penanggulangan kemiskinan melalui tiga strategi pemberdayaan masyarakat:
1. Pengurangan beban dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
2. Peningkatan pendapatan dengan perluasan akses ekonomi.
3. Penurunan kantong kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas pekerja migran, memberdayakan angkatan kerja, dan menciptakan peluang usaha.
Rakor diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengimplementasikan berbagai langkah strategis tersebut guna menjaga stabilitas ekonomi dan sosial nasional.
