Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan forum dialog penyusunan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 bersama perwakilan pekerja dan pengusaha di Hotel Tera Casa Bandungan, Selasa (25/11). Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi lintas unsur sekaligus memastikan kebijakan upah dirumuskan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh peserta yang hadir adalah orang-orang hebat dari berbagai unsur masyarakat yang selama ini turut berkontribusi dalam proses penetapan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar. Bupati juga menyoroti munculnya pertanyaan terkait pihak yang disebut “menyerang anggota”, apakah hanya TOPD atau juga tokoh masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen untuk tetap bersatu, tidak terpecah, dan terus mendukung program-program pemerintah daerah.
Setiap bulan November, seluruh pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas penetapan UMK, sehingga kolaborasi sangat dibutuhkan mengingat dinamika yang mungkin muncul di masa mendatang. Bupati berharap forum semacam ini dapat diisi dengan pemikiran konstruktif agar menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pihak, termasuk bagi para investor. Mengingat adanya berbagai ujian pada bulan Agustus lalu, Bupati juga berharap situasi di Kabupaten Karanganyar tetap kondusif hingga November dan kepercayaan investor terhadap daerah semakin meningkat.
Usai penyampaian tersebut, Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, turut menegaskan bahwa Karanganyar selama ini tercatat sebagai kabupaten dengan upah minimum tertinggi di wilayah Soloraya. Pencapaian ini menjadi kebanggaan, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga iklim investasi serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mencari jalan tengah yang menguntungkan seluruh pihak. “Dalam hati kecil kami tentu ingin mengakomodasi seluruh harapan teman-teman pekerja. Namun pemerintah juga berkewajiban mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dan kondisi investasi,” ujarnya.
Melalui dialog terbuka ini, pemerintah berharap penyusunan UMSK 2026 dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh masukan dari pemangku kepentingan. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi untuk memperkuat iklim investasi, terlebih banyak putra daerah Karanganyar yang sukses di perantauan dan berpotensi kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama terkait arah kebijakan upah di Kabupaten Karanganyar, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
