Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 di Hotel Permata Sari, Selasa (04/02) siang. Acara ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak guna memastikan perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta, termasuk Pj. Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Ketua DPRD Bagus Selo, Wakil I DPRD Anung Marwoko, Wakil II DPRD Darwanto, beberapa Kepala OPD, Kepala BUMD, akademisi, organisasi masyarakat.
Forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang meliputi pembentukan tim penyusun, koordinasi awal, forum konsultasi publik, Musrenbang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, hingga penyusunan RKPD final yang akan direview oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum pengesahan melalui Peraturan Bupati.
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, dalam sambutannya menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran. Menurutnya, meskipun angka pengangguran terlihat kecil di indikator statistik, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang terdampak PHK akibat kondisi ekonomi dan efisiensi di sektor industri.
Bagus Selo juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM, sektor pariwisata, serta infrastruktur daerah, termasuk usulan pembangunan Gedung DPRD yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, ia menekankan perlunya pengelolaan sampah terpadu dengan mendorong peran BUMDes serta mempertahankan surplus produksi padi sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Pj. Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, dalam pidatonya menyoroti upaya efisiensi anggaran yang masih menunggu petunjuk lebih rinci. Meskipun ada potensi dampak terhadap masyarakat, ia berharap proses ini dapat berjalan lancar.
Dari segi ekonomi, Kabupaten Karanganyar mencatat pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,3%, lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, meskipun masih di bawah angka nasional.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Jika pada tahun 2022 angka pengangguran mencapai 5,75%, maka pada tahun 2024 angka tersebut turun menjadi 3,47%. Capaian ini lebih baik dibandingkan angka nasional maupun provinsi.
