Karanganyar – Puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Kabupaten Karanganyar melakukan audiensi bersama dengan Pj Bupati Karanganyar terkait dengan nasib dalam penerimaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Ruang Derkuku Kantor Bupati Karanganyar, Rabu (4/12) siang.
Menurut Ketua FSPKEP Kabupaten Karanganyar, Danang Sugiyatno, saat bertemu dengan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Martadi mengungkapkan dengan belum ditetapkannya UMK di Kabupaten Karanganyar tersebut, buruh berharap bahwa dalam pembahasan di dewan pengupahan nanti, pemerintah kabupaten bisa mengusulkan kenaikan UMK untuk Kabupaten Karanganyar bisa lebih dari 6,5 persen dari rencana Presiden Republik Indonesia sebelumnya.
“Saya sampaikan, kondisi teman – teman karyawan yang ada di Karanganyar sampai saat ini masih minim pak, tidak hanya mereka yang saat ini dirumahkan, bahkan beberapa pekerja yang saat ini masih bekerja, mereka mendapatkan upah yang mungkin belum layak, karena masih banyak yang ada di bawah UMK. Maka kami berharap kepada Pak Pj dan Kepala Dinas yang nanti akan melakukan pembahasan di dewan pengupahan, syukur UMK nanti bisa mengalami kenaikan,” katanya.
Dalam sambutannya Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, saat menemui sejumlah perwakilan dari serikat buruh yang tergabung dalam FSPKEP, mengungkapkan pemerintah ingin kesejahteraan karyawan yang ada di Karanganyar tetap terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin baik.
“Kita sudah cek melalui kepala dinas untuk berhubungan dengan kementerian, tapi sampai sekarang memang regulasi untuk UMK juga belum ada aturannya. Karanganyar sampai saat ini masih tertinggi untuk UMK-nya, ya nanti kami berharap tahun 2025 UMK kita tetap yang tertinggi dan tidak memberatkan teman – teman dari pengusaha agar semua bisa berjalan dengan baik antara pengusaha dan serikat pekerja,” pungkasnya.
