KARANGANYAR– Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar agenda Tanggapan Bupati Karanganyar terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar TA 2022 diselenggarakan di Gedung DPRD Karanganyar, Kamis (15/6) siang.
Adapun beberapa Tanggapan Bupati Terhadap pelaksanaa APBD Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut ini :
1. FRAKSI GOLKAR
Terkait SILPA Tahun 2022 sebesar Rp184.282.573.893,00 (seratus delapan puluh empat Miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sesuai ketentuan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah maka akan dipergunakan dalam tahun berjalan untuk mendanai prioritas kebutuhan belanja daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023.
2. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas capaian WTP dari BPK RI. Terkait dengan 6 (enam) paket pekerjaan gedung dan bangunan yang tidak sesuai kontrak, perlu kami sampaikan bahwa penyedia jasa telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran yang harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan rekomendasi LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2022.
3.FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Terima kasih atas apresiasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait keberhasilan mempertahankan predikat WTP ke-9 kali berturut-turut, sebagai salah satu faktor pendorong motivasi dalam pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
Selanjutnya terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas SPI dan Kepatuhan, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami telah mengupayakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan monitoring dan evaluasi tribulanan dan semesteran baik secara online melalui aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut) maupun offline di Kantor BPK RI Adapun progress capaian tindak lanjut rekomendasi BPK saat ini sebesar 95.38% (sembilan puluh lima koma tiga puluh delapan persen)
4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penentuan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran utamanya pembangunan gedung dan bangunan, akan kami perhatikan.
Selanjutnya terkait tolok ukur keberhasilan pembinaan UMKM, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pembinaan dan penguatan UMKM serta membuat tolok ukur, yaitu:
a. hasil pemantauan melalui matrik perkembangan jumlah pelaku Usaha UMKM.
b. hasil analisa pertumbuhan UMKM naik kelas dari aspek perizinan/omzet/skala usaha; c. jumlah UMKM yang difasilitasi pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi (PIRT, HAKI, HALAL MUI, TKDN);
Selanjutnya terkait fenomena kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan (terutama kegiatan fisik), Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melakukan upaya antisipasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, revisi dan audit internal oleh Inspektorat, serta mengoptimalkan manajemen perencanaan dan pengawasan teknis.
5.FRAKSI GERINDRA
Terkait serapan anggaran belanja Tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 serapan belanja daerah mencapai 93,4% (sembilan puluh tiga koma empat persen) lebih besar daripada serapan belanja daerah Tahun 2021 sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh delapan persen). Hal ini karena adanya optimalisasi penyerapan belanja operasi dan penyerapan belanja modal, yang menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dapat dijelaskan bahwa terdapat pelampauan target pendapatan sebesar 2,4% (dua koma empat persen) dan terdapat efisiensi belanja sebesar 5,6% (lima koma enam persen). Namun demikian Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih baik lagi.
Diskominfo
