Karanganyar – Dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RAKORNAS WASIN) 2023. Acara dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Auditorium Gandhi BPKP Pusat pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul 09.00 WIB.
Mengambil tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi, Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si., beserta jajaran Kepala Badan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut mengikuti acara rakor ini secara daring di ruang Sambernyawa Information Center (SIC) Dinas Komunikasi dan Informatika, komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
“Dalam menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kami mendapati berbagai ruang perbaikan yang perlu segera ditindak lanjuti oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Kami mendapati berbagai pengawasan program yang masih belum optimal penyelesaiannya,” kata Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Beliau mengungkapkan bahwa masih terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya belum dimulai, di mana kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat proyek yang dihasilkan. Kemudian terkait peningkatan SDM yang belum merata. Misalnya, penyelesaian status stunting yang tidak sesuai dengan target dimana masi ada 378 daerah di Indonesia mempunyai kasus stunting. Selain itu kualitas ruang kelas sekolah masi perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu masi adanya potensi pemborosan anggaran belanja daerah sebesar 21 persen.
Dalam kesempatan ini, pihaknya mengungkapkan pelaksanaan pengawasan intern dalam upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan Kementrian, Lembaga atau Pemerintah Daerah. “Di lapangan masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk di lakukan sejak tahap awal program atau kegiatan,” Ujar Ateh. BPKP bersama seluruh jajaran konsiten dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan integritas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional.
Dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional Pengawasan Internal (RAKORNAS WASIN) 2023 Presiden Joko Widodo menyampaikan, pengawasan dilakukan bukan terkait dengan prosedurnya, tapi harus berorientasi pada hasil. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran pegawasan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini peran pegawasan terbilang masih sangat lemah padahal itu menjadi hal penting.
“Tadi disampaikan oleh Kepala BPKP, banyak APBN dan APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Baik pusat maupun daerah dalam penggunaan anggarannya, cara penganggarannya saja sudah banyak yang tidak benar,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi menyampaikan, bahwa dua pekan lalu dirinya mengecek langsung kepada Mendagri, terkait dengan anggaran stunting yang mencapai Rp10 miliar. Tapi banyak pengeluaran besar untuk perjalanan dinas dan rapat.
“10 miliar untuk stunting, perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla 2 milar. Yang bener-bener untuk beli telur itu hanya ada 2 miliar, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini,” kata Jokowi.
Tak hanya menyoroti anggaran pengentasan stunting yang lebih banyak dilakukan untuk rapat dan perjalan dinas, Presiden Jokowi juga mengkritik anggaran perlindungan sosial yang rupanya tidak sampai 1 persen. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan mulai dari dana APBN, APBD maupun BUMN semua harus produktif dan tepat sasaran.
Presiden Jokowi juga menyinggung soal pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp2,5 miliar. Tapi sebanyak Rp1,9 miliar justru habis untuk honor dan perjalanan dinas.
“Disinilah pentingnya peran pengawasan, kenapa saya sering cek ke lapangan? , karena saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan sampai betul – betul ke masyarakat,'” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta agar anggaran yang tersedia bisa digunakan dengan lebih jelas dan efektif. Secara khusus, Presiden Jokowi mengisntruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa anggaran-anggaran yang tidak benar. “Ini tugas BPKP, jadi anggaran harus hal-hal yang konkret agar produktif,” ujarnya. Jokowi juga menegaskan, orientasi anggaran pemerintah harus benar. Hal ini karena Indonesia masih bersaing dengan negara lain sehingga program-program harus dapat dieksekusi dengan baik. “Saya ingin menegaskan orientasi kita harus hasil, kalau kita mau bersaing dengan negara-negara lain,”pungkasnya.
Demikian Diskominfo.
