KARANGANYAR – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja sekaligus mengecek proyek pembangunan bendungan Jlantah yang berada di kecamatan Jatiyoso, Minggu (13/11) siang.
Dalam kunjungannya, MenPUPR yang saat itu juga ditemui oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono, mewanti – wanti kepada pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang saat ini masih menjadi kendala atau hambatan khususnya dalam persoalan ganti untung kepada masyarakat dalam pembangunan mega proyek tersebut.
Tak hanya itu saja, Menteri PUPR juga memperingatkan kepada pengembang untuk tidak melupakan lingkungan sekitar yang sebelumnya telah rusak karena adanya proyek bendungan. Agar nanti jika sudah jadi untuk bisa di lakukan penghijauan kembali atau reboisasi terhadap sejumlah tanaman yang sebelumnya rusak akibat proyek.
“Prosesnya ini sudah sampai sekitar 45.8 persen pembangunannya . Awal 2023 kami harapkan semua kendala atau persoalan sudah selesai, baik itu ganti untung maupun semua fasilitas masyarakat yang sebelumnya hilang. Karena penentuan lokasi (Penlok) saat ini sudah selesai dan tinggal menunggu hasil dari inventarisasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Projek Manajer pembangunan Bendungan Jlantah Alamsyah Fatih.
Bupati Karanganyar Juliyatmono, yang saat itu datang menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengharapkan agar pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pembangunan proyek bendungan Jlantah. Khususnya terhadap proses ganti untung yang mengakibatkan sejumlah tanah kas desa milik perangkat dan kepala desa hilang.
“Tadi saya minta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan terkait proses ganti untung, kalau soal yang lain saya kira nanti selesai. Karena pemerintah desa dan masyarakat itu menunggu, kemudian juga untuk akses jalan yang hilang, agar jalan baru yang dulu sempat di rencanakan untuk segera di bangun,” pungkasnya.(adt)
