KARANGANYAR– Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan opini ini diharapkan semakin terbangun kepercayaan keuangan negara dikelola dengan baik dan dioptimalkan untuk memberikan pelayananan bagi masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas akuntansi dan pelaporan pemerintah secara daring dengan tema Bangkitkan ekonomi, pulihkan negeri bersama hadapi Pandemi.
Menurutnya situasi pandemi sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan negara. Karena seluruh program berubah dan difokuskan pada penanganan pandemi.
Salah satu contoh yakni dana desa. Anggaran untuk dana desa dirubah 30 hingga 40 persen untuk bansos dan kegiatan lain seperti tracing hingga vaksinasi.
“Tahun 2020 adalah tahun awal kita memulai program dalam penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Ini tentunya diperlukan strategi untuk mengatur pengelolaan keuangan negara,”jelasnya.
Ditambahkannya beberapa anggaran pemerintah selama pandemi dialihkan untuk kepentingan masyarakat diantaranya dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan UMKM, Listrik Gratis, Bantuan Internet untuk guru dan pelajar hingga vaksinasi.
Namun pihaknya pun bersyukur Indonesia telah melalui tahun ini dengan baik lantaran LKPP 2020 masih mendapatkan Opini WTP dari BPK meski tentunya harus ada perbaikan sesuai catatan dan rekomendasi dari BPK.
” Opini WTP merupakan hasil akhir dari semua upaya untuk mempertahankan akuntabilitas APBN di masa pandemi ini. Karena pendapatan negara menurun drastis dan belanja negara untuk kepentingan rakyat meningkat,”katanya.
Pihaknya pun berterima kasih pada pemerintah daerah yang telah berusaha dan bekerjasama dengan baik. Menkeu juga berharap APBN/APBD menjadi penggerak untuk pemulihan ekonomi kita secara efektif, kreatif dan inovatif. Diskominfo (dn/ind)
