Sampaikan Draft Perubahan Perda Menara Telekomunikasi, Diskominfo Gelar Konsultasi Publik

 

KARANGANYAR– Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Karanganyar menggelar Konsultasi Publik Perubahan Kedua Atas Perda Pengendalian Menara Telekomunikasi di Ruang Podang 1 Kantor Bupati Karanganyar pada Rabu (31/01).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah perwakilan beberapa OPD dan para provider menara telekomunikasi. Konsultasi publik Perda menara telekomunikasi ini bertujuan untuk membahas revisi Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten karanganyar.

Mewakili Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Tata Kelola Informatika (TKI) Eko Supriyadi, S.S.,M.Eng menerangkan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakomodasi dan juga melaksanakan mandatory terhadap peraturan di atasnya.

Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Mendirikan Bangunan atau IMB diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah dan seterusnya.

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mulai Tahun 2024 Pemerintah Daerah tidak lagi diperbolehkan menarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadidh, S.H, menyampaikan bahwa konteks pengaturan di Perda yang baru mengatur perubahan tentang perizinan dan kewajiban bagi provider dalam mengelola menara telekomunikasi. Karena pemerintah daerah merupakan penengah diantara pengusaha dan masyarakat.

Beliau juga menekankan bahwa harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan konstruksi menara telekomunikasi kepada masyarakat terutama yang terdampak rebahan serta adanya tanggung jawab sosial perusahaan.

“Provider harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, selain itu kepedulian kepada masyarakat sebagai bentuk tjsp juga harus dirumuskan supaya lebih terarah dan tetap menjaga kondusivitas iklim investasi,” tuturnya.

Beliau berharap dengan adanya Konsultasi Publik ini, Perda yang baru memiliki evaluasi perjalanan regulasi dengan mengakomodir kepentingan semua pihak, memberikan iklim usaha yang kondusif, serta memberikan kontribusi dan manfaat baik kepada masyarakat, pemerintah juga kepada operator dan provider.

DISKOMINFO