Rakor Penyusunan DIP dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2024, Pemkab Karanganyar siap pertahankan predikat Karanganyar sebagai Kabupaten informatif

KARANGANYAR– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik tahun 2024. Segenap Organisasi Perangkat Daerah diharapkan meningkatkan performa ketersediaan informasi publiknya, supaya predikat Karanganyar sebagai Kabupaten Informatif dapat dipertahankan.

Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Rencana Aksi Pengelolaan Informasi Publik tahun 2024 digelar di Podang I Kantor Setda Kabupaten Karanganyar, Selasa(13/2).  Rapat dihadiri oleh PPID Pelaksana  masing-masing OPD dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Arip Purwanto mewakili Kadinas Kominfo Isnan Nur Aziz menuturkan pentingnya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) ditengah era keterbukaan informasi. Pasalnya Kabupaten Karanganyar ingin mempertahankan predikat Kabupaten Informatif dengan angka di atas 90.

“Bulan ini akan disusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan bulan Maret penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Kita harus dapat mempertahankan predikat Kabupaten Informatif,” katanya.

Sementara Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Kristiana Dwi mengatakan petunjuk dan pedoman untuk menyampaikan informasi telah diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar no 10 Tahun 2022 pasal 11 dan UU no 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Pedoman informasi apa yang wajib disampaikan kepada masyarakat, bisa dilihat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu informasi berkala, serta merta dan setiap saat.

“Informasi yang kita sampaikan masyarakat inilah yang merupakan inti dari penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) ,” jelasnya.

Ditambahkannya untuk Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) nantinya akan ditetapkan dengan mekanisme uji konsekuensi. Setelahnya akan ada pengecekan dan persetujuan pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda).

“Dalam pengelolaan informasi nantinya akan kita lakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebelum disampaikan ke masyarakat. Karena informasi yang disampaikan tentunya harus akurat dan transparan,” pungkasnya.
Diskominfo