Pemilu Semakin Dekat Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Meningkat, ASN Se-Indonesia Ikuti Webinar Jaga Netralitas ASN

KARANGANYAR- Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia menggelar webinar dengan mengusung tema “Pemilu Semakin Dekat Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Meningkat”, Selasa (6/1) pagi. ASN Kabupaten Karanganyar secara serentak mengikuti webinar tersebut di Dinas/Kantor/Instansi masing- masing.
KASN selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa sembilan hari lagi ASN akan menyalurkan suara pada perhelatan akbar pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. ASN memiliki hak pilih namun juga dituntut untuk tetap bersikap netral. Sebagai lembaga pengawas, KASN memiliki wewenang untuk menjaga netralitas ASN agar Pemilu berjalan sukses dan kondusif. Namun, pelanggaran netralitas ASN semakin meningkat, para ASN sudah terang terangan menunjukkan keberpihakkannya dan menyalah gunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan politik.


Wakil Ketua KASN RI Tasdik Kinanto sebagai pembicara utama mengatakan pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung secara jujur, adil dan demokratis ternyata realitasnya jauh dari harapan prinsip prinsip demokrasi itu sendiri, terutama terkait dengan kondisi netralitas ASN dan bahkan Aparatur Negara lainnya.
“Pemilu semakin dekat ternyata Pelanggaran netralitas semakin nekat,” tuturnya.
Pelanggaran netralitas ASN ternyata semakin terbuka, fakta fakta pelanggaran yang berpotensi merusak dan nekat adalah bersumber dari penggunaan sumber daya demokrasi yaitu berupa rekayasa regulasi, mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM), Alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitasi sarana prasarana dan bentuk dukungan lainnya. Pelanggaran Pelanggaran ini dilakukan untuk memberikan keberpihakkan kepada salah satu pasangan calon. Maka yang terjadi bukan hanya politisasi birokrasi, tetapi semakin keras mendorong birokrasi berpolitik. Muaranya adalah tergerusnya etika ASN dengan kondisi politik yang semakin ugal ugalan. Pihaknya juga menyampaikan catatan terkait kasus kasus pelanggaran ASN memang menarik untuk di amati.
“Hal ini mengakibatkan dilema besar ASN, karena adanya tekanan untuk berpihak. Kondisi ini tentunya sangat menjadi permasalahan dan sangat mempengaruhi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil,” papar Tasdik.


Berdasarkan data KASN, pada Pilkada serentak tahun 2020 yang diikuti oleh 270 daerah dengan perkiraan jumlah pemilih 100,3 juta pemilih. KASN telah memproses kasus pelanggaran netralitas ASN, tercatat 2034 ASN yang melakukan pelanggaran dan sekitar 90,8 persen sudah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Webinar KASN ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Ketua Jaga Pemilu Erry Riyana Hardjaspamekas, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar. Diharapkan dari webinar ini dapat mengembalikan etika dan moralitas ASN membangun birokrasi yang berintegritas, profesional dan netral. Karena ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, ASN pilih netral.(in-an)

Diskominfo