KARANGANYAR – Soal infrastruktur menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada 2024 mendatang.
Hal tersebut mencuat dalam Musrenbang RKPD 2024 Kabupaten Karanganyar di Pendopo Raden Mas Said Karanganyar pada Rabu (29/3/2023). Dalam kesempatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, OPD, Camat, Kades, Organisasi masyarakat dan lainnya.
Kepala Baperlitbang, Dwi Cahyono menyampaikan, Musrenbang RKPD kali ini dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dengan arah kebijakan pembangunan prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Di sisi lain dalam kesempatan kali ini juga akan dilakukan klarifikasi program kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah melalui musyawarah tingkat desa/kelurahan dan forum gabungan.
“Dalam kesempatan kali ini juga menyepakati program dan kegiatan prioritas daerah 2024 yang akan dilaksanakan,” katanya.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo menuturkan, jalan kabupaten perlu menjadi prioritas pembangunan mengingat saat ini banyak sekali jalan yang mengalami kerusakan. Ada beberapa poin yang menjadi pokok pikiran DPRD yang dapat menjadi konsep dalam penyusunan RKPD 2024 seperti infrastruktur jalan dan jembatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, meningkatkan investasi, PAD serta pelayanan sektor pariwisata.
Selain itu ada pula peningkatan SDM yang berdaya saing, reformasi birokrasi, percepatan booster kedua, percepatan penanganan stunting, meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perluasan lapangan pekerjaan.
“Mudah-mudahan itu (pokok pikiran) bisa menjadi konsep dalam penyusunan RKPD 2024,” tuturnya.
Sementara itu Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, Pemkab Karanganyar mendapatkan alokasi dana dari inpres untuk perbaikan jalan. Total ada 8 titik jalan yang nantinya akan diperbaiki menggunakan dana tersebut. Mayoritas titik jalan yang mengalami kerusakan berada di wilayah Kecamatan Gondangrejo seperti Jalan Tuban-Wonosari, Wonorejo-Dayu, Wonorejo-Jatikuwung dan Ngangkruk-Jeruksawit.
“Infrastruktur paling prioritas, seperti yang disampaikan Ketua DPRD tadi, karena kita mandek 2 tahun ini. Ada 8 titik dari dana inpres, belum lagi dari dana alokasi lain. Yang paling harus ditangani serius juga soal stunting, AKI-AKB,” pungkasnya.
Demikian Diskominfo (adt/Irsd/Nas)
