IMPLEMENTASI PERDA NO 10 TAHUN 2022 TENTANG KIP, BAPERPEMDA DPRD KOTA PEKALONGAN KUNJUNGI KABUPATEN KARANGANYAR

Kominfo
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Isnan Nur Aziz, S.Kom didampingi Kepala Bidang Informasi , Komunikasi Publik (IKP) dan Kepala Bidang Tata Kelola Informatika (TKI) Diskominfo menerima kunjungan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekalongan di Ruang Podang II Kantor Bupati Karanganyar, Kamis (25/1).

KARANGANYAR–  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) DPRD Kota Pekalongan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

Kunjungan kerja (Kunker) dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterapkan di Kabupaten Karanganyar.

Rombongan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperpemda) DPRD Kota Pekalongan diterima Kepala Dinas Kominfo Isnan Nur Azis dan jajaran serta bagian Hukum Setda Karanganyar di Podang 2 Sekretariat Daerah Karanganyar, Kamis (25/1) pagi.

Kepala Diskominfo Karanganyar Isnan Nur Azis menyambut baik kedatangan rombongan Baperpemda DPRD Kota Pekalongan. Pihaknya mengatakan kunjungan kerja (kerja) ini sebagai salah satu bentuk silaturahmi dan belajar bersama terkait Keterbukaan Informasi Publik.

“Terimakasih atas kunjungannya. Semoga kunker ini dapat menjadi ajang pertukaran informasi dan hasil di Karanganyar dapat diimplementasikan di kota Pekalongan,”ujarnya.

Sementara itu Nusron selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan dari Fraksi PKB mengatakan maksud dan tujuan kunker ini adalah bersilaturahmi dan ingin memperoleh informasi maupun pengalaman mengenai KIP di Kabupaten Karanganyar.

“Semoga dapat membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua,” tuturnya.

Dikatakan Nusron bahwa implementasi Perda sebagaimana aturan produk hukum harus mengandung kode etik, apa saja informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat dan informasi apa saja yang dikecualikan untuk yang bersifat rahasia.

Sementara itu Pejabat fungsional Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Karanganyar Kristiana mengatakan dalam Keterbukaan  Informasi  Publik, Daftar Informasi Publik disusun disesuaikan dengan kondisi terkini menyesuaikan dengan Perki No 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan bagian hukum Setda jika terdapat sengketa informasi.

“Pengertian keterbukaan informasi bukan berarti semua harus diberikan masyarakat karena harus ada maksud dan tujuannya. Kita juga membina desa desa agar dapat mengatasi jika ada LSM dan sengketa sengketa informasi,” terangnya.

Diskominfo