MOU Pengadilan Agama Dengan DISDUKCAPIL Untuk Satu Data Pelayanan Terpadu On Line

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar H. Juliyatmono hadiri penandatanganan MOU antara Pengadilan Agama Karanganyar dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang pelayanan terpadu secara Online yang bertempat di kantor Pengadilan Agama, Rabu,(28/04/21).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) bersama dengan Pengadilan Agama (PA) terus melakukan upaya untuk menertibkan terkait dengan administrasi kependudukan, khususnya tentang perkawinan.

Penertiban tersebut dilakukan khusus untuk warga masyarakat yang belum mendapatkan pengesahan pernikahan dari pengadilan agama Karanganyar, atau melakukan pernikahan siri. Lantaran belum mencantumkan nomor akta perkawinan ke dalam kartu keluarga.

Penandatanganan MoU Sendiri dilakukan di aula Gedung Pengadilan Agama (PA) dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dan beberapa pihak diantaranya kepala Pengadilan Agama (PA) Karanganyar Fakhurazi dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Ani Indri Hastuti.

Kepala Disdukcapil Karanganyar Ani Indri Hastuti mengungkapkan, Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pengadilan agama tersebut dilakukan, lantaran saat ini realita perkawinan siri sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Serta sebagai bentuk pelayanan terintegrasi.

“Kami (Disdukcapil-red) mencatat, dari jumlah penduduk di Karanganyar yang sudah menikah, 34,62 persennya adalah mereka yang didalam KK belum di tulis no akte perkawinan dan tanggal nikahnya,” terang Kepala Disdukcapil Ani Indi Hastuti, usai melakukan penandatanganan MoU dengan Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Karanganyar Fakhurazi, dalam pelayanan terpadu secara online.

Lebih lanjut diungkapkan Ani, tidak hanya untuk mengantisipasi adanya praktik pernikahan siri yang tidak tercatat dalam akte kartu keluarga. MoU tersebut dilakukan juga untuk mendata kembali secara terpadu terkait dengan data akte anak yang hanya bertuliskan orang tua dari ibu saja.

“6.15% dari total anak usia 0 sd 18 tahun berakte kelahiran. Namun dalam akta tersebut, hanya bertuliskan nama ibunya saja,” terang Ani.

Ditanya terkait dengan apa penyebab adanya hal tersebut, Ani mengungkapkan, bisa saja selain orang tuanya melakukan perkawinan siri, bisa saja sang ibu pada saat waktu hamil kemudian telah ditinggalkan oleh suaminya.
Disisi lain, Ketua Pengadilan Agama (PA) kelas IB, Karanganyar Fakhurazi, melalui Panitera Muda, Korizah Tria Hani, mengungkapkan, di tahun 2020, angka perceraian di Kabupaten Karanganyar yang sudah di kabulkan sebanyak 1.630 kasus. Kemduian untuk di tahun 2021 sampai bulan maret kali ini.  Pengadilan Negeri Agama mencatat ada sebanyak 419 kasus yang sudah dikabulkan. Dan rata – rata proses perceraian terjadi lantaran konflik internal di dalam rumah tangga.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, perjanjian atau MoU yang dilakukan pemerintah kabupaten Karanganyar bersama dengan pengadilan agama terkait dengan perkawinan tersebut merupakan terobosan yang baik.

“Ini bisa dikembangkan, karena bisa untuk mengatasi masalah terkait dengan pembagian harta baik suami maupun istri. Karena beberapa waktu, sempat ada kejadian, ada salah tu pegawai yang cerai, kemudian di Kartu Keluarga masih tercatat, padahal cerainya sudah lama. Data itu nanti yang dapat menjadi acuan,” jelas Bupati.

Demikian DISKOMINFO(Ard/Tgr)