APBD Tahun Anggaran 2021 di Gedok Awal Waktu, Diharapkan Dapat Mendorong Perekonomian Tumbuh dengan Baik.

 

 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono memberikan sambutan usai pengedokan APBD Tahun Anggaran 2021

KARANGANYAR – Seminggu terakhir di Tahun 2020, DPRD dan Pemkab Karanganyar menggedok APBD Tahun Anggaran 2021 usai mendapatkan evaluasi dari Gubernur. Penetapan di awal waktu, tepatnya tanggal 28 Desember 2020 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan anggaran di awal tahun dan mendorong perekonomian tumbuh. Tahun 2021 Karanganyar menetapkan slogan Karanganyar Maju dan Berdaya Saing dengan harapan UMKM di Kabupatena dapat ‘berlari’ dan tumbuh dengan cepat.

Hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah tersebut turun tanggal 23 Desember 2020 yang intinya menyetujui penyempurnaan hasil rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021. Penyempurnaan hasil evaluasi Rencangan APBD tahun anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan daerah Rp 2.106.3091.299.000, belanja daerah Rp 2.135.811.987.000.  Terdapat defisit sekitar Rp 29,420.688.000. Kemudian, Pembiayaan daerah dari penerimaan sebsar Rp 67.420.688.000 dan pengeluaraan Rp 38.000.000.000. “Pembiayaan netto Rp 29.420.688.000. dan sisa  lebih tahun pembiayaan Nol rupiah. Ditetapkan di Karanganyar di Kabupaten Karanganyar,  Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo,” papar Sekretaris DPRD, Mulyono.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengucapkan terima kasih sebesar-besar pada semua pihak, baik legislatif maupun ekskeutif atas kerjasama yang baik sehingga rancangan APBD tahun anggaran 2021 dapat menjadi Perda APBD tepat waktu. Dalam pembahasan rancangan APBD 2021 telah sesuai mekanisme peraturan Mendagri No 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021. “Hari ini, naskah berita acara bersama APBD tahun anggaran 2021 dengan DPRD dapat ditetapkan. Sebelumnya, naskah telah dikirimkan untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah,” paparnya.

Dia menambahkan dengan ditetapkannya APBD tahun anggaran 2021 segera pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu. Ditetapkan APBD tahun anggaran 2021 menjadi perda maka pelaksanaan kegiatan dalam skala prioritas dan kebijakan bisa segera dilaksanakan. Pihaknya tetap mengingatkan untuk tetap displin dalam melaksanakan protokol kesehatan. “Kita semua harus tetap mementingkan aspek kesehatan. Di tahun 2021, Bank Daerah sudah mengucurkan kredit tanpa bunga. Bunganya ditanggung pemerintah dengan harapakan bantuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama UMKM yang dirintis ibu-ibu dan kaum perempuan dengan sistem kelompok. Kelompok mudah untuk dilakukan pembinaan dan tumbuh,” tandasnya.(hr/adt)