Kembangkan Perekonomian Wilayah, Pemkab Karanganyar Gandeng PT Pegadaian

Diskominfo
Juliyatmono saat menandatangani MOU dengan PT Pegadaian

KARANGANYAR – Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara PT pegadaian (persero) dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berlangsung di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (17/11/20).

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Karanganyar. Hingga saat ini terdapat 9 outlet pegadaian (1 cabang dan 8 unit pelayanan cabang) yang tersebar di Tawangmangu, Karangpandan, Matesih, Jumapolo, Jatipuro, Tasikmadu, Jaten serta Bejen.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyambut baik serta merekomendasi penggunan jasa pegadaian dalam mengatasi persoalan finansial. Kini, perusahaan itu lebih profesional dan membuka berbagai produk layanan. Tak hanya gadai namun juga investasi dan transaksi nontunai. Dalam kerjasama dengan pemerintah daerah, ia menanti eksekusinya.

“Kerjasama untuk mengubah sampah menjadi emas sangat dinanti. Ini yang kami maksud peran serta swasta dalam pembangunan daerah,” katanya.

PT Pegadaian (Persero) Area Surakarta mencatat kenaikan gadai selama delapan bulan terakhir mencapai Rp10 miliar di Kabupaten Karanganyar. Kurun waktu tersebut dihitung sejak awal Pandemi Covid-19 pada Maret 2020 lalu.

Vice President (VP) PT Pegadaian (Persero) Area Surakarta, Ali Mustaat mengatakan hal itu usai menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar di ruang Anthurium.

“Faktornya karena masyarakat memang terdorong untuk menggadaikan barangnya demi memenuhi kebutuhan dimasa pandemi. Kemudian, adanya kenaikan standar taksiran logam (STL) emas.

Kenaikan gadai selama Pandemi Covid-19 tidak berbanding lurus dengan kredit mikro. Bahkan kredit mikro pegadaian mengalami stagnan. Hal ini disebabkan ekonomi yang lagi seret bagi pelaku UKM.

“Usaha enggak berkembang sehingga kemampuan bayar utangnya tak bagus. Kredit mikro stagnan,” katanya.

Meski demikian, Pegadaian tetap memperpanjang program restrukturisasi kredit dimana nasabah dibolehkan menunda pembayaran angsuran pokok maupun bunga. Diskominfo (an/in)