Pengantar Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Karanganyar TA 2021

Kominfo
Rapat Paripurna tentang RAPBD Kabupaten Karanganyar TA 2021, Senin (16/11).

KARANGANYAR- Penyampaian Bupati Karanganyar pada Rapat Paripurna Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021di Gedung DPRD Karanganyar, Senin (16/11).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011, untuk penyusunan APBD harus melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA)
3. Penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
4. Penerbitan dan penyampaian surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD kepada perangkat daerah.
5. Penyusunan Raperda tentang APBD
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Darrah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada DPRD.

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD diharapkan dapat tepat waktu pada setiap tahunnya,” tuturnya.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020 meliputi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBDdan hal-hal khusus lainnya.

Disamping itu dalam penyusunan APBD TA 2021 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan prioritas yaitu penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

“Dalam hal pandemi Covid-19 telah dapat dikendalikan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,”pungkasnya.
Diskominfo (dn/ind)