Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Karanganyar

Peserta menghadiri Workshop Monitoring Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa, Kamis (05/11/2020).

KARANGANYAR – Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Karanganyar, Kamis (05/11/2020).

Workshop tersebut dihadiri oleh peserta dari desa-desa yang ada di Kabupaten Karanganyar melalui virtual meeting. Dihadiri juga oleh 3 Narasumber, Asisten Perekonomian dan Bupati Karanganyar. Kegiatan tersebut telah berlangsung di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Bupati Karanganyar memberikan sambutan dan arahan mengenai dana desa yang ada di Kabupaten Karanganyar, dana desa diperuntukan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 termasuk yang digunakan untuk padat karya tunai desa mampu menopang masyarakat. “Menurut evaluasi yang kami lakukan bersama inspektorat, alat ukurnya masyarakat yang tidak terlalu banyak complain, siapa-siapa saja yang pantas diikutsertakan dalam padat karya tunai desa”, pungkas Bupati.

Masalah yang dihadapi adalah karena disaat pandemic ini banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 semua masyarakat ingin mendapat bantuan. Program Kepala Desa menjadi tertunda dikarenakan dana desa digunakan untuk dana bantuan masyarakat namun pandemi tidak bias diprediksi maka dana desa diprioritaskan kepada masyarakat.

Materi dari salah satu narasumber yaitu Didi Hariyadi, Pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Tengah sarana prasarana 171 titik sudah terpenuhi 168 titik yakni 98 persen sudah terealisasi, bantuan Rp 20 juta sebanyak 99 desa yang sudah cair. Kebijakan yang ada di Jawa Tengah diatur oleh 3 mentri, mentri keuangan, mentri dalam negeri dan kementrian desa, 3 regulasi tersebut berkaitan dengan proses pencairan. Regulasi BLTDD tahap 1 3 bulan Rp 600 ribu, tahap ke 2 Rp 300 ribu.

Setelah regulasi keluar pada waktu pelaksanaan Kepala Desa mengeluarkan BLTDD nama-nama dengan persetujuan Bupati melalui Camat. “Jangan Lupa APBdes harus dipublikasikan”, ujar Didi.

Diskominfo (cc/dn)