Serikat buruh karanganyar tolak omnibus Law

Kominfo
Bupati Karanganyar menerima titipan surat rekomendasi penolakan pengesahan UU Omnibus Law dari Serikat Buruh Karanganyar, Rabu (21/10).

KARANGANYAR- Serikat Buruh Karanganyar menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Karena mereka menilai pemberlakuan Omnibus Law akan berdampak pada nasib mereka.

Penolakan tersebut disampaikan Eko Supriyanto, Ketua Serikat Buruh ketika beraudiensi dengan Bupati Karanganyar di ruang Aunthorium, Rabu (21/10).

Mereka meminta Bupati menyampaikan aspirasi buruh di Karanganyar kepada pemerintah pusat terkait Omnibus Law. Mereka menilai penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan berdampak pada kehidupan mereka.

“Penghasilan pekerja ketika memasuki masa pensiun akan mengalami pengurangan. Selain itu dikhawatirkan jaminan sosial juga berkurang,”ujarnya.

Pihaknya pun berharap Pemkab Karanganyar dapat menyampaikan permintaan mereka agar Presiden mencabut Omnibus Law dengan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang.

Dalam kesempatan itu para buruh juga menyampaikan perihal UMK 2021. Para buruh meminta pemerintah daerah tetap memperhatikan nasib kaum buruh.

“Kami berharap adanya kenaikan UMK, “tuturnya.

Sementara Bupati Karanganyar menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Karena kewenangan pembuat Undang-Undang adalah Pemerintah bersama anggota DPR. Pihaknya pun berharap para buruh tetap tertib dalam menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law.

“Tetap sampaikan pendapat dengan baik dan jangan berkerumun. Pernyataan sikap para buruh Karanganyar akan kami teruskan ke pemerintah pusat,”katanya.

Diskominfo (dn/ind)