Bupati Karanganyar Berikan Pengarahan Untuk Penyuluh Pertanian Lapangan Secara Langsung

Pengarahan Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, MM dalam Pembinaan Kinerja Penyuluh Pertanian didampingi oleh Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar, Boby Aditia Putra Pamungkas,S.Sos, M.M dan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Ir. Siti Maesyaroch, M.Si di Hotel Pondok Asri, Kec. Tawangmangu (29/09)

KARANGANYAR– Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, MM didampingi Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karanganyar, Ir. Siti Maisyaroch, M.Si dan Sekretaris Komisi B DPRD Kab. Karanganyar, Boby Aditia Putra Pamungkas, S.Sos, M.M menghadiri menghadiri Pembinaan Kinerja Penyuluh Pertanian di Hotel Pondok Asri, Tawangmangu (29/09) .

Dalam pelaksanaannya, seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ada yang mengelola 2 – 3 desa, sehingga jumlah penyuluh yang berjumlah 111 dirasa masih kurang jika untuk mengawasi 172 desa.

Jumlah penyuluh yang berjumlah 111 ini terdiri dari 40 PNS dan 71 tenaga non PNS, “Jumlahnya baru ada 111 orang, dan karena harus ada izin dan pengakuan dari kementrian pertanian, semoga nanti akan bisa mencapai target  yaitu 177 orang penyuluh, agar setiap desa cukup 1 orang PPL” ungkap Bupati Karanganyar dalam pembukaan kegiatan ini.

Tujuan tersebarnya PPL  adalah agar setiap desa di se-Kabupaten Karanganyar dapat  terjangkau, sehingga para petani bisa lebih produktif walaupun kali ini subsidi pupuk dan bibit hanya ada 60 persen dan yang 40 persen tanpa subsidi.

Ada 23 ribu hektar  lahan yang tidak digarap oleh pemiliknya, padahal terdapat hampir 70ribu kelompok tani yang ada. “Sebagai PPL seharusnya memberikan contoh dengan cara membuat pemanfaatan pekarangan di sekitar rumahnya agar bisa ditanami dan diberdayakan sehingga bisa menjadi panutan masyarakat di sekitarnya” tambah orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar ini.

Bupati Karanganyar juga berencana untuk meningkatkan insentif yang diterima PPL, dari 120 ribu per-bulannya akan diusahakan menjadi 500 ribu perbulan atau paling tidak lebih tinggi dari yang dicanangkan dari pemerintah pusat yaitu 300 ribu perbulannya. Lebih lanjut, Bupati menegaskan kembali jika terdapat masyarakat yang positif Covid-19, penyebutan zonasinya bukanlah per kecamatan ataupun per desa, namun per dusun, sehingga penjagaan dan penonaktifan kegiatannya di fokuskan di dusun tersebut, dan tidak menyebarkan dampak ke dusun lain sehingga ekonomi di daerah sekitar tidak terhambat.

Demikian, Diskominfo (tgr/ard/ang)