EVALUASI PROGRES PENANGANAN COVID 19 DI JAWA TENGAH MELALUI VIDCON

 

Bupati Karanganyar Menghadiri Vidcon

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar menghadiri vidcon di ruang SIC Dinas Komunikasi dan Informatika Karanganyar untuk mengikuti rapat evaluasi Covid-19 yang di pimpin secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bawaslu dan KPU juga ikut serta memberi arahan untuk evaluasi operasi gabungan yustisi penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pelaksanaan tahapan Pilkada Langsung 2020 di Jawa Tengah. (28/09/20)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa seluruh kampanye harus di lakukan secara daring, PKPU melarang untuk berkampanye secara langsung. Kampanye dalam bentuk tertutup masih boleh di lakukan tetapi maksimal 50 orang, pendukung di larang berada di tempat debat antar pasangan calon. Sanksi dari Bawaslu bagi pelanggar berupa peringatan tertulis dan penghentian serta pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Dalam pembentukan anggota KPPS harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, anggota KPPS akan di rapid test sebelum melaksanakan tugas. Dalam Pilkada yang hendak di laksanakan jika dalam suatu daerah terdapat lansia atau orang yang sedang melakukan isolasi mandiri anggota KPPS mendatangi langsung rumah pemilu dan di wajibkan untuk memakai hazmat untuk menjaga agar tetap aman dari Covid-19.

Hasil dari rapat yang di sampaikan oleh Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 yaitu pilkada serentak tetap utamakan kesehatan jiwa, dengan patuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan pencegahan dan protokol Covid-19, penyelenggaraan peserta dan seluruh pihak terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib terapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan, pengarahan masa pada setiap tahap pemilihan tidak lebihi batasan jumlah masa yang telah di terapkan penyelenggara pemilihan, setelah selesai kegiatan tahapan pemilihan semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera bubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi dan sejenisnya. Anggota Polri wajib lakukan tindakan kepolisian yang di perlukan sesuai ketentuan UU apabila melihat atau menemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat. (tgr/ard/shl/ags)