Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Jokowi : Jangan Salah Gunakan Hukum untuk Menakut nakuti dan Memeras

Kominfo
Jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengikuti Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Ruang SIC Diskominfo Karanganyar, Rabu (26/8).

KARANGANYAR– Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) dilaksanakan secara virtual, Rabu (26/8) pagi. Diharapkan KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pembangunan nasional.

ANPK yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo tersebut diikuti kurang lebih 559 peserta terdaftar yang terdiri atas 34 Gubernur, 500 Bupati/walikota yang selebihnya mengikuti Aksi Nasional  secara virtual.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan sekaligus mengingatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron atau yang belum sinkron untuk menakut nakuti eksekutif, untuk menakut nakuti pengusaha dan masyarakat.

Menurutnya  pencegahan korupsi dengan tetap melakukan aksi tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi  akibat pandemi covid ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah dalam komprehensif , kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat, produktif, efisien dan disaat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa dipertukarkan, langkah cepat tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas, keduanya harus dijalankan sejalan bersamaan dan saling menguatkan, hal ini memang tidak mudah, tetapi inilah yang menjadi tugas dan kewajiban kita,”jelasnya.

Ditambahkannya Regulasi nasional harus terus  benahi, regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang memberikan prosedur yang berbelit belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi yang membuat tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi.

“Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya mampu kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak sama sekali dengan adanya ketakutan,”tandasnya.

Diskominfo (dn/ind/wafi)