Mediasi berjalan alot, warga sepakat tower Telkomsel di Balong Jenawi di bongkar

Proses penandatanganan berita acara kesepakatan antara perwakilan warga RT.04 Desa Balong Jenawi dengan PT. Telkomsel, disaksikan oleh Forkopimca Jenawi, Dinas Kominfo selaku perwakilan dari pemerintah daerah

 

KARANGANYAR – Rapat koordinasi terkait dengan aduan warga Desa Balong Kec. Jenawi mengenai keberadaan menara telekomunikasi (Tower) milik PT.Telkomsel di selenggarakan di aula kantor Balai Desa Balong Kec. Jenawi pada, Senin(15/06/20).

Rapat guna memediasi antara warga RT.2 Desa Balong dengan pihak PT. Telkomsel dihadiri dan dipimpin langsung Camat Jenawi Agus Dwitanto, Kepala Desa Balong Jenawi Mugiyo, Kabid IKP Diskominfo Teguh Triyono, Kapolsek dan Danramil Kec. Jenawi

Mediasi ini berpedoman dengan regulasi aturan yang ada, kata Teguh Triyono selaku Kabid IKP yang kali hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Karanganyar.

Karena dalam pemerintahan, dinas Kominfo adalah sebagai mediator yang menjembatani antar warga ke provider juga sebaliknya dari provider ke warga, tambahnya.

Menurut Heri selaku perwakilan dari warga di zona rebah lingkungan berdirinya menara, pihak provider sama sekali tidak memberikan tali asih kepada warga mulai dr sejak berdiri, bahkan sampai sekarang belum pernah sama sekali membayar PBB.

Apalagi sekarang kontrak sewa lahannya sudah habis sejak bulan Desember 2019 kemarin, sampai sekarang pun tidak ada kejelasan, makanya kami warga sepakat untuk mematikan akses listrik ke menara tersebut, jelasnya.

Menurutnya juga selama menara itu aktif, banyak warga yang mengeluh dan terganggu akan keberadaan menara tersebut, imbuhnya.

Telkomsel memiliki lebih dari 2000 menara di Jateng dan DIY, setidaknya ada 200 menara setiap tahun yg melakukan proses perpanjangan, maka kami akan urus itu secepatnya, ucap Ma’ruf yang dalam hal ini mewakili dari PT. Telkomsel.

Pihak Provider juga memberi kelonggaran kepad warga bila mau mengajukan proposal bantuan dana untuk kegiatan Agustusan, pihak Provider menyarankan proposal dikirim di awal dalam kurun waktu 5 th, dan dikasih di awal utk jangka 5 th tersebut.

Harapannya manara kami Telkomsel ini tidak harus pindah namun bisa tetap melayani jaringan telekomunikasi di Balong Jenawi ini atas ijin warga.

Nantinya kalau diijinkan ditambah sewa 1th maka pihak provider akan memberikan kompensasi sebesar 15jt, jika diijinkan untuk diperpanjang hingga 2 th maka akan di beri kompensasi sebanyak 22,5 jt. Namun jika diberi tambahan waktu sewa 5 th, provider akan memberikan tali asih 40jt bagi warga, bahkan jika diijinkan perpanjangan hingga 10th akan diberikan tali asih sebanyak 70jt.

Namun keputusan warga sudah bulat tidak setuju jika tower Telkomsel itu di hidupkan lagi. Karena sudah sangat menggangu warga sekitar. Apalagi selama 17 th sejak berdirinya menara telekomunikasi ini tidak pernah merealisasikan apa yang diminta warga.

Warga sering cekcok ketika tower masih aktif, namun dalam waktu 6 bulan setelah tower non aktif warga bisa akur rukun kembali.

Warga sudah sepakat untuk meminta pihak Provider segera angkat kaki dari Balong, silahkan cari lokasi lain yang warganya setuju, tegas warga.

Kapolsek Jenawi Handoyo berharap adanya musyawarah yang baik tdan tidak harus dengan kata-kata yang keras.

Posisi kami selaku penegak hukum, inginya berada ditengah untuk menjembatani mediasi ini. Kami tidak ada maksud lain selain membantu menjembatani saja, jelas Kapolsek

Menara telekomunikasi sendiri merupakan hajat hidup orang banyak, jadi tidak bisa langsung semena mena langsung diputusi, apalagi menara telekomunikasi itu dilindungi undang-undang UU Telekomunikasi.

Menurut Kasi PSDKI Diskominfo Karanganyar Kristiana, jika dilihat menurut perda, hal paling utama yang menjadi kewajiban pemilik tower adalah adanya asuransi, jelasnya.

Dalam aturan, Kristiana menjelaskan aturan zona rebah tidak ada kompensasi, namun ada aturan kewajiban sosialnya bagi masyarakat yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan pemilik tower.

Tanggung jawab provider itu sosialnya, untuk kas RT atau RW, dan mungkin yang lainnya, imbuhnya. HO sudah 2018 sudah tidak diberlakukan lagi ,ini aturan dari pemerintah pusat. Yang berlaku hanya ijin IMB menara.

Surono pemilik lahan mengaku menyerahkan semua keputusan di forum mediasi ini, mengingat semua pihak mengemukakan hal yg benar.

Mediasi yang berjalan sangat alot ini akhirnya memutuskan bahwa warga RT.02 Rw.04 Desa Balong sepakat memberikan waktu 2 tahun terhitung sejak mediasi ini agar menara telekomunikasi milik PT. Telkomsel ini dibongkar dan meminta kompensasi kepada pihak provider sebagai ganti selama 17 tahun sejak berdiri belum pernah sama sekali merealisasikan permintaan warga.

Ma’ruf selaku perwakilan PT. Telkomsel pun dengan berat hati mengiyakan keputusan warga dan akan berusaha selama kurun waktu 24 bulan yang diberikan warga akan membongkar total menara telekomunikasi tersebut dan memberikan kompensasi sebesar Rp.22.500.000 kepada warga.Diskominfo(Ard)