Tanggapan Bupati Karanganyar Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Karanganyar TA 2019

Suasana Paripurna dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, Selasa (9/6/2020).

KARANGANYAR- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar masa sidang III dengan penyampaian tanggapan Bupati Karanganyar atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran (TA) 2019, Selasa (9/6) di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar.

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar serta komitmen bersama dalam melayani masyarakt. Pada kesempatan tersebut Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan beberapa tanggapannya  terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Karanganyar 2019 sebagai berikut:

  1. Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat (PAN-Demokrat) terkait pengisian kekosongan jabatan eselon II saat ini telah dilaksanakan dan memasuki tahap penelusuran rekam jejak.
  2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai masih rendahnya realisasi/serapan anggaran APBD TA 201, antara lain pada belanja modal berupa belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dikarenakan  adanya proyek yang belum terlaksana yaitu pembangunan Masjid Agung dan Pembangunan Gedung Kantor BPBD. Sedangkan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan sebagian besar didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi anggaran.
  3. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terkait dengan penertiban pelaku usaha yang bekerjasama dengan Perhutani, akan segera koordinasikan dengan pihak Perhutani dan selanjutnya akan dilakukan penertiban wajib pajak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penghematan Belanja tidak langsung Tahun 2019 antara lain realisasi belanja pegawai sebesar 93,76%. Realisasi belanja hibah sebesar 95,58%. Realisasi bantuan keuangan sebesar 99,60%. Realisasi belanja tidak terduga sebesar 24,61%.
  5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai potensi pajak daerah yang terus digali dan dikelola untuk dapat meningktkan pendapatan asli daerah yaitu pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, PBB-P2 dan BPHTB.
  6. Fraksi Gerindra terkait realisasi dana pembangunan TA 2019 yang tidak tercapai 100%, untuk transfer DAK fisik menyesuaikan dengan Surat Perintah Kinerja masing-masing kegiatan pada bidang yang dibiayai dari sumber DAK fisik, sedangkan untuk DAK nonfisik transfer dana ke daerah memperhitungkan SILPA tahun lalu yang ada di kas daerah.

Demikian Diskominfo (dn&ind)