Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2020

Sekda Karanganyar Sutarno didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Karanganyar Agus Cipto Waluyo juga  Inspektur Daerah Utomo Sidi Hidayat saat menghadiri Sosialisasi Permen PUPR di Ruang Anthurium Rumdin Bupati Karanganyar, Kamis(4/6/20).

KARANGANYAR – Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2020 mengenai pembahasan pengadaan barang dan jasa digelar di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis(4/6/20). Peraturan ini mengatur dan menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi wabah Covid-19 ini.

Sekda Karanganyar Sutarno. M.Si yang dalam hal ini hadir mewakili Bupati Karanganyar sampaikan, dalam kurun waktu dekat ini memang pengeluaran APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar lebih fokus untuk program bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini.

“ Ada beberapa kegiatan pembangunan yang dicoret oleh Bupati untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu dan juga untuk kegiatan sosial di tengah pandemi wabah Covid-19 ini. Nanti di bulan Juni ini anggaran yang sebelumnya dicoret bisa diajukan lagi, seperti contohnya pembangunan Gedung Wanita “, jelasnya.

Malam ini kita akan telaah bersama bagaimana Peraturan Menteri  PUPR yang baru ini, harapannya antara Pemerintah Kabupaten dan pihak pelelang bisa menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu agar nantinya aman jika diperiksa oleh BPK.

Sementara itu, narasumber dari Kementrian PUPR Drs. Agus Santoso menyampaikan, Permen PUPR No.14 tahun 2020 ini adalah putusan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 64/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019.

Permen PUPR 07/2019 sendiri belum mengatur terkait pengadaan langsung untuk jasa konstruksi. Sementara Perpres 17/2019 Permen 17/2019 belum mengatur pengadaan jasa konstruksi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, jelasnya.

Untuk ketentuan peralihannya, Agus Santoso sampaikan bahwa pengadaan jasa kontruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, harus menyesuaikan dengan ketentuan PM 14 tahun 2020 yang merupakan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pemilihan.

“ Pengadaan jasa kontruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/PRT/M/2019 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan jasa konstruksi “, ini sudah aturan, imbuhnya.Diskominfo(Ard/Adt)