Rapat Paripurna DPRD Tentang Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2019

Diskominfo
Sambutan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat rapat paripurna berlangsung

KARANGANYAR-Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2019 berlangsung pada 30 April 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar

Dalam paripurna tersebut Bagus Selo (Ketua DPRD Karanganyar) mengucapkan selamat kepada Bupati Karanganyar dan jajarannya, yang telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk ke-6 kalinya.

Disampaikan pula bahwa Bupati Karanganyar telah mengirimkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2019 beserta lampirannya dengan surat Bupati Nomor 130/1.444.1.1 tertanggal 11 Maret 2020, perihal Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019, dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Senin, 16 Maret 2020.

Selanjutnya sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku, DPRD telah membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2019 dan hasilnya berupa Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran 2019 yang akan segera diserahkan kepada Bupati Karanganyar dalam Rapat Paripurna hari ini.

“Pertanggungjawaban Bupati merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, jelasnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya menyampaikan, dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2019 tentu masih ada beberapa kekurangan sehingga perlu adanya masukan, saran dan kritik yang membangun dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Catatan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Karanganyar Tahun Anggaran 2019 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang. ( An/In)