Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar, Sidak The Lawu Park

Ketua Komisi B, AW Mulyadi Menyampaikan Materi Sidak di Lawu Park (03/03)

Karanganyar, 3 Maret 2020
Komisi B DPRD Karanganyar melakukan sidak ke Lawu Park, Kecamatan Tawangmangu. Sidak yang diketuai oleh Ketua Komisi B, AW Mulyadi, merupakan sidak kedua setelah sidak pertama pada tanggal 28 Oktober 2019 lalu. Sidak dilakukan karena klausul di Permen Kehutanan RI No. 14 Thn 2013 Pasal 14 Ayat 3 tidak menyebutkan resto dan tempat penginapan diperkenankan untuk berdiri dan dioperasikan diatas lahan perhutani.

Selanjutnya, karena dalam kurun waktu selama lebih kurang 4 bulan dari sidak pertama, Komisi B memutuskan untuk menyampaikan permasalahan ini kepada Ketua DPRD dan Bupati Karanganyar untuk segera menindaklanjutinya dengan kebijakan yang ada.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar, Bobby Aditya Putra, mengatakan, persoalan belum masuknya pajak yang berasal dari sejumlah restoran, dan lokasi wisata yang ada di Lereng Gunung Lawu tersebut, disebabkan karena adanya peraturan menteri Kehutanan RI No. 14 tahun 2013 pasal 14 ayat 3 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.

Dalam peraturan tersebut, jelas tidak menyebutkan resto, tempat penginapan dan tempat hiburan. Yang diswakelola oleh pihak perhutani, untuk perijinan, bisa dikaitakn dengan pemerintah daerah. Dengan harapan, PAD dari sektor wisata ataupun pajak restoran dan penginapan bisa meningkat. Dengan tujuan untuk kemajuan masyarakat dan pemerintah kabupaten Karanganyar.
Bobby mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Karanganyar mempunyai Hak elektoral yang dilindungi oleh undang – undang yakni sesuai dengan UU Nomer 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang otonomi daerah.

“Kami ingin adanya win win solution, supaya semua pihak dapat diuntungkan. Dalam hal ini Pemkab dirugikan, karena tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, padahal kapasitas usaha dan potensi pendapatan cukup besar,” ucap Boby.
Demikian Diskominfo, (ard/tgr)