Karanganyar “Berguru” PPID ke Kota Pekalongan

Kabid IKP Kota Pekalongan, Nurul Indrawati menerima cinderamata dari Kepala Diskominfo Karanganyar, Sujarno, saat melakukan kunjungan study banding tim PPID Kabupaten Karanganyar ke Diskominfo Kota Pekalongan. (20/02)

KARANGANYAR – Pengelola PPID di seluruh OPD dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karanganyar berguru ke PPID Kota Pekalongan. Rombongan yang dipimpin Kepala Diskominfo Karanganyar, Sujarno pengin mengetahui ‘resep’ PPID Kota Pekalongan yang meraih juara dari berbagai lomba keterbukaan informasi publik. rombongan diterima oleh Kabid IKP Kota Pekalongan, Nurul Indrawati di ruang pertemuan Disdukcapil.
“Kami pengin belajar PPID dari Kota Pekalongan yang meraih juara terkait keterbukaan informasi publik. Mohon ilmu itu dapat ditularkan ke admin PPID di lingkungan Pemkab Karanganyar,” papar Sujarno saat memberikan sambutan selamat datang.

Kepala Diskominfo Kabupaten Karanganyar menyampaikan maksud dan tujan kegiatan study banding

Kepala Bidang IKP Diskominfo Kota Pekalonggan, Nurul Indrawati diawal sambutan meminta maaf sedianya Kepala Dinas akan hadir sendiri. Namun mendadak dipangil sekda untuk rapat tanggap darurat terkait banjir yang melanda Kota Pekalongan. Nurul mengapresiasi kedatangan Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sebab menjadikan PPID Kota Pekalongan sebagai rujukan. “Setiap ada sengketa informasi, pemohon melakukan permohonan kepala PPID utama (dalam hal PPID utama adalah Kepala Diskominfo). selanjutnya disaring terlebih dahulu informasi dengan mengundang OPD terkait,” ungkap Nurul.

Setiap permohonan informasi, tambah Nurul ada tenggang waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian 10 hari kerja. Jikalau belum selesai, PPID akan minta tambahan waktu hingga 7 hari kerja. Dalam setiap laporan ada formulir dan KTP pemohon informasi. “Kami juga melihat tujuan dari permintaan informasi. Jika memang tidak jelas. Kami akan menolak,” ungkapnya.

Pihaknya juga rutin melakukan monitoring melalui website. Bukan itu saja, setiap tahun ada pelatihan bagi admin PPID sampai 4 kali. Diskominfo Kota Pekalongan juga rutin melakukan pameran dan pekan informasi daerah dari masing masing OPD. “Untuk SPJ kami tegas menolak untuk dipublikasikan sebelum ada audit dari inspektorat. Tapi klau sudah diudit bisa dipublikasikan jika ada yang meminta,” imbuhnya.

Demikian Diskominfo (tim liputan Diskominfo)