PROYEK NASIONAL : Mulai Dikerjakan, Bendungan Jlantah Butuh 459 Bidang

Kominfo
Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jlantah Di Kabupaten Karanganyar di gelar di Aula Kelurahan Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso, Selasa(13/11).

Karanganyar – 13 November 2018

JATIYOSO, Pembangunan Bendungan Jlantah di Kecamatan Jatiyoso membutuhkan 459 bidang tanah dengan total lahan 196 hektare (ha). Proyek nasional pembangunan bendungan di Kecamatan Jatiyoso dikerjakan langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Dana mulai dari pengadaan tanah hingga pembangunan bendungan berasal dari APBN. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) perpanjangan tangan Kementerian PUPR saat ini sedang melaksanakan tahap pengadaan tanah, yakni sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Jlantah.

Tahap pengadaan tanah akan diselesaikan hingga Maret 2019. Kepala BBWSBS, Charisal Akdian Manu, menyampaikan pembangunan Bendungan Jlantah adalah ide dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Ide disampaikan pada 2005. Salah satu pertimbangan adalah kebutuhan masyarakat dan potensi irigasi untuk lahan pertanian 1.500 ha. “Kami menjawab melalui program pada 2012 atau 2013, itu perencanaan awal. Lalu 2015 uji kelayakan atau lebih rinci untuk pelaksanaan. Dimulai dari kelayakan konstruksi dan detail. Butuh tanah 196 ha atau 459 bidang. Lokasi di Desa Tlobo dan Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso,” kata Charisal saat ditemui seusai sosialisasi di Balaidesa Tlobo, Jatiyoso, Selasa (13/11).

Dia menjabarkan penggunaan lahan, yakni 37% untuk penampungan air dan sisanya 63% untuk penyangga bendungan. Dia menghitung kebutuhan tanah mendesak atau prioritas pengadaan untuk penampungan air adalah 60 ha. Konsentrasi tim saat ini memverifikasi kepemilikan 459 bidang tanah. “Prioritas pembebasan tanah di lokasi yang akan dikerjakan dulu. Verifikasi menentukan status tanah hak milik, kas desa dan registrasi di BPN. Ada uang Rp30 miliar-Rp40 miliar saat ini,” ujar dia.

Charisal mengingatkan warga tidak gampang percaya orang-orang tidak dikenal yang mengaku berjasa membantu pengurusan tanah dan uang pengganti. Dia menyilakan warga melapor ke polisi apabila mengalami kejadian tersebut. Uang pengganti akan dikirim ke rekening pemilik tanah. “Dikirim ke rekening pemilik tanah. Tidak ada potongan. Kalau ada yang memotong silakan lapor polisi. Jangan sampai ada broker yang menipu masyarakat. Jadi ini fokus pengadaan tanagh. Konstruksi kemungkinan April atau Mei 2019. Akan dirampungkan selama empat tahun,” ujar dia.

Sosialisasi melibatkan warga terdampak pembangunan Bendungan Jlantah, perangkat Desa Karangsari dan Tlobo, sejumlah pejabat Pemkab Karanganyar, dan BBWSBS.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Ali Ghufron, menyampaikan nilai pengadaan tanah di atas Rp300 miliar dan fisik Rp958 miliar. Ali menjelaskan bahwa kapasitas Bendungan Jlantah lebih besar ketimbang Bendungan Gondang.

Dia menyampaikan alasan Pemkab mengusulkan pembangunan bendungan di Jatiyoso karena potensi air melimpah dan kontur tanah mendukung. Bendungan tersebut dapat berfungsi sebagai pengendalian banjir dan area konservasi. “Jadi ini verifikasi dulu tanah hak milik, kas desa, tanah Perhutani. Termasuk makam dan situs budaya. Yang situs tidak dipindah tapi dibikinkan baru di lokasi yang sama. Itu teknis nanti. Proses lancar. Semua dana ditanggung pemerintah pusat. Kami nanti tanggung jawab pembenahan akses menuju bendungan,” jelas Ali.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menjelaskan prioritas Pemkab adalah bertemu pemilik tanah terdampak pembangunan Bendungan Jlantah dan berkomunikasi. Dia berharap proyek nasional itu berdampak positif bagi warga terdampak. Dia optimistis keberadaan bendungan di Jatiyoso dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karanganyar.

Ditanya dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan bendungan, Yuli, sapaan akrabnya memprediksi Rp2 triliun. “Komunikasi supaya terang benderang. Apa yang harus dilakukan dan proses bagaimana. Supaya segera menata diri. Harapan kami tanah terdampak misal 1.000 meter persegi, mereka bisa beli lagi 1.000 meter persegi. Bendungan ini jauh lebih strategis dan penting karena 100% mengalir di Karanganyar. Pemanfaatan semua untuk warga Karanganyar. Itu APBN semua,” tutur dia.

Demikian Diskominfo(Ard/Dn)