Bila Anda memiliki komentar, pendapat, saran, kritik, aduan tentang pelayanan, fasilitas, atau lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dapat Anda sampaikan dengan menuliskan pada form berikut.

Kami juga menerima aduan melalui media sosial resmi Kabupaten Karanganyar.

Ada 977 Aduan pada “Suara Masyarakat

  1. Selamat malam Bapak/Ibu admin Website Karanganyarkab.go.id
    Saya ingin menanyakan terkait dengan banyaknya daerah di Kabupaten Karanganyar khususnya di daerah pelosok seperti Jatipuro, Jumapolo dan sekitarnya yang masih minim sekali dan sangat sulit dalam mengakses sinyal atau jaringan seluler, saya ingin menanyakan terkait permasalahan tersebut apakah ada langkah yang segera atau bahkan dalam proses dilakukan oleh Pemkab Karanganyar seperti pembangunan tower jaringan di desa-desa pelosok yang ada di Kab. Karanganyar agar proses transfer informasi dan komunikasi khususnya di daerah pelosok desa di Kab.Karanganyar dapat berjalan dengan mudah dan lancar?
    Terimakasih

    1. Terimakasih atas atensi Saudara terhadap permasalahan menara khususnya di Kec.Jumapolo dan Jatipuro.
      Berdasarkan data menara telekomunikasi tahun 2017, terdapat 8 menara di Kec.Jumapolo dan 3 menara di jatipuro (data menara se-kab .karanganyar bisa diakses di menu Open Data, website Diskominfo / diskominfo.karanganyarkab.go.id)
      Jumlah ini memang sangat timpang dibanding jumlah menara di kawasan perkotaan seperti Jaten dan Colomadu.
      Pembangunan menara telekomunikasi dilakukan oleh provider,dan pemilihan lokasinya tentu dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis dan lain-lain. Pemerintah selaku regulator mengatur tata kelola menara telekomunikasi termasuk pengendaliannya. Namun demikian pemerintah tetap memperhatikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jaringan telekomunikasi di daerahnya, salah satunya adl dg pengaturan zona bangun menara yg disesuaikan.dg Rencana induk menara telekomunikasi (Cell Plan).
      Daerah-daerah dg zona persebaran menara yg telah penuh dihimbau utk menggunakan menara bersama atau membangun di daerah/kecamatan dg area persebaran menara yg masih jarang.
      Demikian, Terimakasih.

  2. Pak tolong diberi angkutan umum di depan bekas PG Colomadu, agar ramai pengunjung. Yang kedua, karena kendaraannya rata2 ngebut maka tolong diatur lalulintas-nya seperti memberi lampu kedip hati-hati dan zebra cross untuk para penyebrang jalan. Takutnya kecelakaan. Terima kasih

    1. Terima kasih atas pertanyaannya
      1. Angkutan Umum di PG Colomadu harus ada kajian dan mengajukan trayek bagi Pengusaha Angkutan Umum yg Berbadan Hukum
      2.Untuk pemasangan Lampu Peringatan ( Flasing ) dan Zebra Cros akan diusulkan anggaran th 2019.

  3. Assalamu’allaikum bapak/ibu dinas yang berwenang.
    belum lama ini saya mendengar kabar kalau kabupaten karanganyar akan menerapkan sistem smart city, apakah itu benar? dan sebelumnya saya minta maaf, akan keterbatasan informasi yang saya ketahui. sebagai warga karanganyar sendiri saya tidak tau branding apa yang disematkan di kabupaten Karanganyari. saya sudah mencoba browsing dibeberapa website dan masih minim sekali informasi tentang publikasi rencana pengembangan/ pembangunan di kabupaten karanganyar. mohon infonya, dari website mana saya bisa mengakses informasi tentang perkembangan (khususnya pada rencana pegembangan/ pembangunan tata ruang) kabupaten karanganyar.
    sebelumya terimakasih bapak/ ibu.
    wassalamu’allaikum

    1. Saat ini pemkab tengah menyusun langkah2 utk percepatan implementasi egovernment. Nah untuk mewujudkan smart city perlu didukung terlebih dulu penguatan di sisi kebijakan dan pelayanan publik yg berbasis teknologi. Utk saat ini bbrp layanan online telah diwujudkan melalui sejumlah portal/ layanan online; loket99.karanganyarkab.go.id, e-gampang.perijinan.katanganyarkab.go.id, layanan asministrasi desa, info kesehatan spgdt.karanganyarkab.go.id, awesomekaranganyar (android), layangmas.karanganyarkab.go.id, dlsb. Secara bertahap peewujudan smart city dapat diwujudkan

  4. Assalamuallaikum. Wr.Wb saya mau bertanya?
    Maaf sebelumnya, saya tahun kemarin itu memasukkan data reward sekitar bulan november.
    Kira-kira bisa cairnya 2018 bulan apa ya pak? Terimakasih Wassalamu’allaikum.Wr.Wb

    1. Terimakasih atas pertanyaannya, guna mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dimohon untuk dapat menghubungi Disdikbud bidang PKK bisa datang langsung atau via telp, adapun nomor telp dapat dilihat di disdikbud.karanganyarkab.go.id demikian terimakasih

  5. Kepada : Bapak Bupati (yang sedang cuti) beserta jajarannya
    Dari : Mahasiswa terabaikan yang membutuhkan sebuah jawaban dan kepastian

    Assalamualaikum warrahmatullah wabarrakatuh
    Selamat Siang.

    Sebelumnya kami mohon maaf apabila aspirasi kami, dan kritisi kami terlihat dan terbaca terlampau kasar.
    Atas nama Mahasiswa yang terabaikan Pak, terutama terkait dengan reward yang Bapak janjikan pada Pemilu yang telah lalu. Kenapa kami para mahasiswa “eks IKIP” tidak mendapatkan hak kami sebagai penerima reward yang Bapak janjikan? Terutama untuk jalur SBMPTN dan SPMU/SM/UTUL ? Apa karena kami nantinya hanya sebagai seorang guru? Mengapa terkesan ada pembatasan dan pengecualian? Jika iya atas dasar apa pembatasan dan pengecualian tersebut dilakukan? Apa karena relokasi dana APBD yang tidak mencukupi untuk memberikan reward kepada seluruh mahasiswa yang di terima “diseluruh” PTN? Atau karena gengsi karena hanya “eks IKIP”? Beberapa dari kami sudah mencoba beberapa kali untuk mengajukan kepada Dinas yang berkaitan, namun mereka menolak atas dasar 11 PTN yang terdaftar. Apakah kita (eks IKIP) tidak akan pernah menerima reward tersebut? Jikalau iya, kami ulangi lagi pertanyaan kami atas dasar apa dan apa yang melatarbelakangi Pemkab. Karanganyar, untuk melakukan pembatasan dan pengecualian terhadap “yang katanya” seluruh PTN tersebut?

    Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada baiknya tolong dijalankan jika ada buruknya tolong dimaafkan.

    Selamat Siang.
    Wassalamualaikum warrahmatullah wabarrakatuh.

    1. Terimakasih atas pertanyaannya, guna mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dimohon untuk dapat menghubungi Disdikbud bidang PKK bisa datang langsung atau via telp, adapun nomor telp dapat dilihat di disdikbud.karanganyarkab.go.id demikian terimakasih

  6. assalamualaikum wr.wb.
    sebelumnya mohon maaf, disini saya hanya ingin mempertanyakan kepada pemerintah kab. karanganyar atau dinas yang terkait dengan pokok pertanyaan saya ini.
    ceritanya hari ini tadi saya ingin mengurus proses turun waris pertanahan orang tua saya. berkas dari notaris sudah siap, tinggal menjalankan untuk meminta tanda tangan (kepala desa dan camat)
    nah ketika saya mau minta tanda tangan + cap di kecamatan itu kok ada biaya 1jt.
    pertanyaannya itu biaya memang benar adanya atau gmn?
    mohon jawabanya yang relevan. saya sangat berharap secepatnya.
    terimakasih
    Wassalamualaikum wr.wb

  7. Assalamualaikum Bapak Bupati KAranganyar yang baik Hati, dan selalu memperhatikan kawulo alit.

    Mohon penjelasannya pada tanggal 31 Januari 2018 saya mengurus rekomendasi ke dinas sosial untuk pengurusan ke BPJS kesehatan agar mendapatkan Kartu KIS untuk orang yang tidak mampu ( miskin )..
    Syarat syarat sudah kami penuhi semua yaitu :
    ‘KTP, KK,
    ‘SKTM sudah ditandantanga dari RT sampai kecamatan.
    Jawaban dari dinas sosial bahwa kuota untuk KIS ( miskin ) sudah habis jadi tidak bisa diberikan rekomendasi untuk pengurusan kartu KIS ( miskin ) ke BPJS kesehatan. Malah disarankan untuk mengurus kartu KIS yang bayar premi setiap bulan di kelas 3..
    Berikut data saya sesuai dengan SKTM :
    Nama : Darso Wiyono
    NIK : 3313053112510038
    lahir : 31/12/1951
    Alamat : Dsn Bacak RT 002 RW 012 Desa Pablengan Matesik Karangayar
    Saya berharap bapak bupati bisa memberi solusi terbaik bagi saya..
    Kami tunggu jawabannya..

    Matur Nuwun
    081329512063

    1. Perlu diketahui bersama bahwa kewenangan Dinsos dalam penerbitan KIS hanya MENGUSULKAN saja ke Kemensos RI, itupun harus lewat Dinsos Prov Jateng terlebih dahulu. Sementara kuota yg ditetapkan dr Pusat utk Kab/Kota khususnya di Jateng saat ini sdh terpenuhi semuanya. Sedangkan utk penambahan kepesertaan saat ini hanya bisa dilakukan apabila ada peserta KIS yg meninggal dunia atau yg mencabut kepesertaannya, itu baru bisa utk menggantikan, namun saat ini sdh bnyk sekali yg mengajukan. Dan perlu diketahui jg bhw ajuan kepesertaan KIS dari Dinsos di akhir tahun 2016 saja masih blm terpenuhi semuanya. Kami dari Dinsos menyarankan utk membawa SKTM dan syarat2 tsb ke Dinkes utk mengajukan pelayanan rawat inap gratis dana Jamkesda Kabupaten Kra.

      Sedikit kami jelaskan ttg Jamkesda:
      Jika ada warga miskin yg sakit dan tdk mempunyai BPJS bs menggunakan layanan Jamkesda di Puskesmas wilayah Kra/RS yg bekerjasama (RSUD Kra, PKU Muh Kra dan RSJ Solo)

      Utk mendapatkan layanan Jamkesda di Puskesmas:
      – Membawa fc kk, ktp dan SKTM

      Utk mendapatkan layanan Jamkesda di RS:
      – fc kk, ktp, SKTM, surat rujukan dr puskesmas, surat ket mondok (jk rawat inap) dibawa ke Dinkes utk mendapatkan surat rekomendasi Jamkesda

      Demikian, terima kasih.

  8. Selamat malam,
    Kepada Dinas Lingkungan Hidup, mohon diperhatikan wilayah desa Ngringo, Jaten yang berbatasan dengan sungai Bengawan Solo. Di sana tidak ada fasilitas pembuangan sampah, sehingga banyak warga yang membuang sampah di sungai. Miris sebenarnya melihat aktivitas tersebut, tapi ya mau bagaimana lagi karena kebiasaan itu sudah berlangsung dari dulu. Sudikah kiranya Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkaji dan memfasilitasi tempat pembuangan akhir di wilayah tersebut. Mohon perhatiaannya, nuwun…

    1. Terima kasih informasinya untuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Mari masyarakat bersama Kepala Desa membantu kami dalam memberikan motivasi warga agar tertib buang sampah pada tempatnya.
      Sebagai informasi, untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kab.Karanganyar berlokasi di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono sedangkan untuk Tempat Pembuangan Sementara dapat berlokasi di masing-masing desa dengan anggaran dari Pemkab ataupun swadana desa untuk bangun TPS. Dinas Lingkungan Hidup selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat secara bergantian di lokasi yang berbeda dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ataupun mengelolanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *