Jika Diserahkan, Bupati Juliyatmono Ucap Karanganyar Sangat Siap Mengelola TAHURA

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat sampaikan keinginannya untuk memiliki legalitas aset TAHURA di depan rombongan Anggota Dewan Rakyat Daerah komisi B Provinsi Jateng saat mengunjungi obyek wisata TAHURA, Rabu(18/03/20)

Karanganyar – 18 Maret 2020

Rombongan Anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang di ketuai oleh H. Sumanto mantan ketua DPRD Kabupaten Karanganyar dari fraksi partai PDI Perjuangan ini kunjungi obyek wisata Taman Hutan Raya (TAHURA) KGPAA Mangkunagoro I guna memonitoring obyek wisata tersebut pada Rabu(18/03/20).

Disambut secara langsung oleh ketua UPT TAHURA Gunawan, rombongan wakil rakyat provinsi Jawa Tengah yang berjumlah kurang lebih 20 orang tiba di lokasi tepat pukul 13.00 wib. Dalam sambutannya, Gunawan memaparkan profile TAHURA.

Selain memonitoring obyek wisata TAHURA, rombongan anggota dewan komisi B ini juga ingin mendengarkan alasan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang ingin mengambil alih legalitas aset kepemilikan lahan TAHURA ini dari PT Perhutani.

Bupati Karanganyar yang hadir secara pribadi didampingi Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas Parpora, dan Kepala Dinas Pertanian. Sampaikan maksud dan tujuan kenapa Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat ingin segera minta di sahkannya legalitas aset kepemilikan TAHURA. Dengan alasan wilayah TAHURA ini sama sekali tidak berdekatan dengan Kabupaten manapun dan juga sudah ada aturannya di undang-undang no 03 tahun 2013 tentang kepemilikan hak aset lahan hutan.

“Mestinya sudah sejak 3 tahun yang lalu TAHURA ini diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Karanganyar kalau dilihat dari undang-undang. Kami juga sangat kesulitan kalau kami pemerintah Kabupaten tidak memiliki hak legalitas kepemilikan lahan TAHURA ini, karena kami tidak bisa menarik pajak di TAHURA ini “, jelas Bupati dengan tegas.

Namun semua upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih belum menemui titik terang dari Gubernur, padahal sudah 3 kali melayangkan surat ke Gubernur bahkan beberapa kali mengajukan audiensi dengan Gubernur guan pembahasan lebih lanjut, namun hasilnya pun masih nihil. Ini diperparah lagi dengan rencana Gubernur yang malah ingin menggandengkan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri untuk kepemilikan aset TAHURA ini. Padahal letak lokasi TAHURA di Karanganyar sendiri sangat jauh sekali dengan wilayah Kabupaten Wonogiri.

“ Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih terus berjuang betul untuk segera mendapatkan legalitas kepemilikan aset TAHURA, mudah-mudahan dengan hadirnya anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah ini biusa membantu Pemerintah Kabupaten Karanganyar “, tegas Bupati.

Wakil Ketua komisi B DPRD Prov Jateng sampaikan kepada Bupati Karanganyar, coba buat surat lagu ke Gubernur dan tembusannya ke dewan juga agar kami wakil rakyat ini bisa membantu agar segera ada keputusan dari Provinsi karena jika dilihat dari undang-undang memang seharusnya menjadi hak milik Kabupaten Karanganyar TAHURA ini.

Demikian Diskominfo(Ard/Tgr)