Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
  4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa;

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

  • melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  • melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  • melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  • melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  • melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
  • melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
  • membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  • memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik;

Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

  • melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  • melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  • memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  • mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  • melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  • melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  • mengelola informasi kontrak; dan
  • mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

  • melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel
  • melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  • melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  • melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  • melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
  • melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;
  • melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
  • memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  • melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
  • melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), ekatalog, e-monev, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
  • melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.