LPBH Ksatria Pancasila VS Bupati Karanganyar (Desa Buntar, Desa Munggur, Desa Kaliboto)

 

Semarang, 28 Nopember 2019

Sidang Ajudikasi perkara Sengketa Informasi Publik yang digelar di Komisi Informasi  Provinsi Jawa Tengah, Kamis 28 Nopember 2019. Sidang dengan Nomor perkara 030/S1/X/2019, 031/SI/X/2019.031/SI/X/2019  yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Slamet Haryanto dengan dua Anggota Majelis Komisioner Dr. Wijaya, SH.MH dan Handoko Agung S. S.Sos.

Pemohon dari LPHB Ksatria Pancasila diwakili oleh Rosyid sesuai akta Notaris beserta kuasanya dengan menyerahkan bukti surat kuasa dan AD/ART, sedangkan termohon Bupati Karanganyar dikuasakan  pada tim nya yang terdiri Ardiansyah, Sunarno, dan juga Setiyoko dengan menyerahkan dan memperlihatkan Surat Kuasa dari Bupati Karanganyar.

Menurut Tim Kuasa dari Bupati Karanganyar, “Keterkaitan Bupati dengan Desa itu sudah berbeda, karena atasan PPID langsung ke Kepala Desanya”. Data – data yang dimohonkan tidak dalam kuasa Bupati namun di Desa masing – masing. Atasan PPID Utama Kabupaten bukan Bupati tetapi Sekretaris Daerah, Sementara Sekda sendiri bukan atasan PPID Desa, sehingga tujuan pemohon tidak tepat alias salah alamat.

Dalam sidang yang berlangsung disebutkan bahwa pemohon meminta informasi mengenai:

  1. APBDes Buntar, Munggur, Kaliboto Tahun Anggaran 2011 sampai 2019.
  2. PerDes tentang pertanggungjawaban Pealisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Buntar, Munggur dan Kaliboto Rahun Anggaran 2011 dampai 2018.
  3. Laporan Pertanggungjawaban BANKEU APBD Kabupaten maupun Provinsi oleh Desa Buntar, Munggur dan Kaliboto lengkap dengan RPA serta RAB sampai pada tahap petanggungjawaban laporan Bankeu lengkap dokumen fisik dan prasarana Desa yang dibangun.
  4. Laporan BLSM periode tahun 2012 sampai 2014/ daftar penerima BLSM Desa Buntar, Desa Munggur dan Desa Kaliboto.
  5. Laporan dana hibah dan pihak ketiga yang terima atau disalurkan Desa Buntar, Desa Munggur, Desa Kaliboto.
  6. Daftar penerima hibah sapi dari kementerian atau hibah dalam bentuk lain yang disalurkan ke masyarakat Desa Buntar, Desa Munggur, Desa Kaliboto.
  7. Jumlah beserta daftar nama lengkap penerima PTSL Desa Buntar, Desa Munggur dan Desa Kaliboto.

Majelis meminta pemohon dan termohon memberikan jawaban atau tanggapan tertulis terkait permohonan ini dan dikirim lewat email ke Komisi Informasi, untuk nantinya diputuskan di Majelis untuk lanjut ke proses ajudikasi atau putusan sela.

Demikian DISKOMINFO (Adt).