Sosialisasikan Pencegahaan Korupsi di DPRD, Dewan Tanya Soal Honor dan Kantor Perwakilan KPK

Ketua KPK Agus Raharjo mengajak DPRD untuk berani jujur, hebat untuk mencegah korupsi

KARANGANYAR – 02 Oktober 2019

Hari Kedua Roadshow Bus KPK ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Kabupaten Karanganyar, institusi pembrantas korupsi mendatangi wakil rakyat. Kedatangan Ketua KPK, Agus Raharjo untuk mengajak anggota dewan baru dilantik 28 Agustus 2019 lalu untuk mencegah korupsi. Sebab pencegahaan korupsi melalui sosialisasi ini penting agar semua penyelenggara negara bersemangat untuk mencegah prilaku korupsi.

                Usai pemaparan yang dilakukan Ketua KPK, Agus Raharjo, tiga anggota dewan berkesempatan bertanya seputar kasus korupsi. Pertanyaan pertama dilakukan oleh Boby Aditya. Anggota dewan dari PDIP itu menanyakan jika anggota dewan mengisi acara seminar atau sejenisnya kemudian mendapatkan honor bagaimana? Apakah hal ini termasuk grativikasi. Kemudian pertanyaan kedua datang dari Setiawan Dibroto yang menanyakan perihal pemberian parcel kepada konstituen atau pemilih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Samsul Bahri menyarankan KPK harusnya ada kantor cabang di setiap Kabupaten. “Dengan adanya kantor tersebut diharapkan akan takut dan tidak melakukan korupsi,” papar Samsul Bahri.

                Ketiga pertanyaan itu langsung dijawab oleh Agus Raharjo. Menurutnya untuk memang belum ada aturan yang jelas terkait menerima honor. Jika di KPK sudah tidak ada honor, tapi Take Home Paynya akan lebih besar karena honor itu dijadikan satu berbarengan dengan gaji. Jika honor masih memungkikan karena pemerintah sendiri juga masih ada honor.  “Jika KPK sudah resmi tidak ada honor, datang hanya dibelikan tiket pesawat dan hotel. Harganya tiket pesawat dan hotel sudah sesuai dengan harganya aslinya atau tidak ada kelebihan,” papar Agus.

                Mengenai pemberian parcel juga belum ada aturan karena partai sendiri tidak dibiayai oleh negara. Artinya, partai itu dananya berasal dari iuran anggota. Ke depan, pihaknya meminta partai ini dibiayai pemerintah sehingga juga bisa diaudit. Di Jerman, parpol sudah dibiayai oleh negara. Untuk kantor perwakilan, Agus mengatakan UU memungkinkan KPK membuka cabang di banyak tempat. Hanya saja personel operasionalnya saja masih kurang dan dananya juga terbatas. “Kami usulkan adalah ada perwakilan, namun saja tidak tetap kantornya. Jawa Tengah jadi satu dengan Jogjakarta,” imbuhnya.

                Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyatakan bersyukur dan bergembira atas kedatangan Ketua KPK Agus Raharjo di Karanganyar. Kedatangan dalam roadshow bus KPK ini memberikan edukasi, menginspari dan mengingatkan semua pihak untuk melakukan pencegahaan korupsi. Hal ini sejalan dengan tagline Pemkab Karanganyar yakni maju dan berintegritas. Nilai-nilai integritas  harus terus digelorakan. “Sungguh bangga dan KPK sangat serius memberikan edukasi kepada masyarakat Karanganyar,” tandasnya. (hr/tgr)