Dibalik Sistem Zonasi Sekolah

Opini

Oleh : Erna Puji Rahayu

Pendidikan merupakan tiang utama dalam mencerdaskan suatu bangsa. Oleh sebab itu kita perlu menggali dan memperbanyak asupan ilmu dengan menempuh pendidikan sebebas-bebasnya. Di Indonesia ini berbagai kebijakan telah dilakukan guna meningkatkan sistem pendidikan yang baik, salah satunya yakni dengan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sebuah sistem pengaturan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan wilayah  tempat tinggalnya. Sistem tersebut telah diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Adapun tujuan dari pemerintah yakni agar tidak ada lagi penyebutan sekolah favorit dan non-favorit.

Namun perkembangan terbaru mengenai PPDB sistem zonasi kebijakan tersebut masih belum siap untuk dikeluarkan oleh pemerintah.  Terbukti dengan minimnya perangkat penunjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, diantaranya panduan teknis. Para peserta maupun penyelenggara masih kebingungan dengan sistem dan prosedur yang harus  mereka lakukan. Akibatnya banyak sekolah dan orang tua murid kebingungan megikuti alur sistemnya. Wakil ketua komisi X DPR RI, Reni Marlinawati pun juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan panduan yang jelas untuk mengikuti PPDB sistem zonasi.  “Saat PPDB (berlangsung) banyak Dinas Pendidikan dan orang tua yang merasa kebingungan terkait sistem zonasi. Sesungguhnya prosedur dan panduan sistem zonasi itu seperti apa. Mereka berharap pemerintah pusat mengeluarkan panduan tentang sistem zonasi,” kata Reni, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan stakeholder bidang pendidikan di kota Medan, Sumatera Utara.

Selain itu memunculkan beragam respon masyarakat mengenai kebijakan tersebut baik yang pro maupun kontra. Beberapa masyarakat setuju akan kebijakan tersebut dengan catatan sistem tersebut diperbaiki lagi. Di lain sisi ada juga yang kontra seperti yang disampaikan Bapak Wanto, wali murid asal Sumberlawang, Sragen  yang mengatakan ketidaksetujuannya dengan sistem tersebut “Kami tidak setuju dengan sistem zonasi karena itu merampas keadilan bagi siswa. Siswa cerdas yang bercita-cita bisa masuk sekolah favorit akhirnya harus pupus harapan  karena yang diprioritaskan yang dekat sekolah. Tujuan pemerataan pendidikan dan penghapusan status sekolah favorit, juga hanya omong kosong. Sebab faktanya sekolah pinggiran dan kecamatan juga tidak ada pembenahan, dari sisi prestasi juga masih didominasi sekolah kota dan sebelumnya jadi sekolah favorit” (dilansir dari Joglosemar.com).

Perlu kita ketahui pemberian label terhadap suatu sekolah sering kali kita temui di negara ini, hingga sekolah-sekolah yang dianggap rendah kualitasnya  setiap tahunnya akan mengalami penurunan pendaftar dan sekolah yang dikatakan sekolah unggulan akan membeludak pendaftarnya. Dengan latar belakang demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasa sudah cocok guna pemerataan dan kesetaraan sekolah yakni dengan adanya sistem zonasi. Dengan sistem tersebut maka siswa ataupun orang tua tidak akan bisa memilih-milih sekolah sesuai minat dan keinginan mereka. Namun di lain sisi penggunaan sistem zonasi tersebut belum cocok diterapkan di setiap sekolah di Indonesia, sebab masih banyak sekolah-sekolah di daerah yang tidak memiliki fasilitas, infrastruktur serta guru yang layak untuk menjamin kualitas ilmu yang diberikan. Tidak hanya itu sistem tersebut bisa dikatakan sebuah kemunduran dalam pendidikan, karena sama saja pemerintah  menekan bahkan merampas  hak asasi siswa dalam berkehidupan serta menentukan pilihan. Secara psikologis mereka akan merasa tertekan dan putus asa sebab mereka tidak bisa bersekolah di tempat yang terbaik sesuai cita-cita mereka. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap psikis siswa, penurunan semangat belajar, penurunan semangat berkompetisi dan akan berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia kedepannya.

Dari catatan-catatan seputar permasalahan sektor pendidikan, ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan sebelum sistem zonasi diterapkan di setiap sekolah di Indonesia. Pusat Data dan Statistik Kemendikbud mengatakan bahwa, dari seluruh sekolah di Indonesia, 90.749 ruang kelas mengalami rusak berat dan 60.760 ruang kelas rusak total. Kemudian dari 214.409 sekolah SD/SMP/SM (negeri dan swasta), hanya 144.293 sekolah yang memiliki perpustakaan. Dari 144.293 perpustakaan, 6.436 perpustakaan mengalami rusak berat dan 5.529 perpustakaan rusak total. Kemudian dari 214.409 sekolah SD/SMP/SM (negeri dan swasta), hanya 50.150 sekolah memiliki laboratorium sains (data: Pusat Data dan Statistik Kemendikbud).

Esensi dari pendidikan sesungguhnya ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan suasana belajar yang baik agar peserta didik mampu berperan aktif dalam menggali dan mengembangkan potensi diri, seperti yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003. Maka sebaiknya pemerintah mempersiapkan terlebih dahulu sistem yang akan dikeluarkan secara matang, mengetahui masalah-masalah terkecil yang dialami setiap sekolah agar tidak terjadi pro dan kontra dengan adanya sistem baru. Dengan perbaikan infrastruktur di sekolah-sekolah daerah, perbaikan mutu pendidikan, serta penyebaran guru kompeten menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas di setiap sekolah. Secara tidak langsung kualitas sekolah akan merata dan siswa tidak akan lagi memilih-milih tempat dimana dia akan menuntut ilmu dan keseimbangan akan terwujud.