FORUM KEMITRAAN BPJS KESEHATAN DENGAN PEMKAB KARANGANYAR

Diskominfo
Plt Sekda saat menerima kedatangan Ketua BPJS Karisidenan Surakarta

Karanganyar – Pemerintah Daerah diminta menerapkan syarat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemohon administrasi kependudukan dan produk layanan publik lainnya. Ini merupakan salah satu cara mempercepat Universal Health Coverage (UHC) dengan dukungan fasilitas kesehatan. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Dr Bimantoro R di ruang Garuda kantor bupati, Kamis (9/5).

Data per 1 April 2019, peserta BPJS kesehatan di Karanganyar 741.745 jiwa atau 80,99 persen dari total penduduk 915.810 jiwa. Artinya, terdapat 174.065 jiwa tak kerkaver jaminan kesehatan.

“Misalnya memohon akte kelahiran, surat nikah, atau surat lainnya, pemerintah daerah mencantumkan salah satu syaratnya kepesertaan JKN. Itu akan memudahkan dan mempercepat semua warga Karanganyar terkaver jaminan kesehatan,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah Kementrian Agama yang telah menerapkan syarat kepesertaan JKN untuk bisa mendaftar calon haji. Diharapkan hal serupa pada pendaftaran calon jemaah umrah.

“Terkait haji dan umrah, sekaligus verifikasi jenis kepesertaannya. Temuannya, ada yang PBI (penerima bantuan iuran). Itu enggak fair, orang mampu haji dan umrah seharusnya bayar mandiri,” katanya.

Sementara itu penerimaan dari iuran peserta di Karanganyar Rp 108,867 miliar pada 2018. Sedangkan pembiayaan pada tahun tersebut Rp 191,114 miliar. Terdapat selisih Rp 82,247 miliar. BPJS kesehatan membayar ongkos layanan kesehatan pesertanya di puskesmas dan rumah sakit mitranya.

Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani menyoroti 174.065 jiwa penduduk Karanganyar belum terkaver JKN.

“Keluhan ini sering saya dengar, warga miskin belum punya BPJS kesehatan. Padahal mereka berhak dibiayai pemerintah. Kembali ke pendataan, Dinsos dan Dinkes perlu lebih cermat,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo menganggap pentingnya pencegahan sakit. Itu akan mengurangi problem yang timbul dari pengelolaan JKN. Mengenai selisih Rp 82 miliar pada penerimaan dan biaya pelayanan kesehatan tahun 2018, hal itu dapat diatasi melalui subsidi nasional program JKN. Lebih lanjut dikatakan, APBD kabupaten tahun 2019 memasang anggaran Rp 14 miliar untuk integrasi dari Jamkesda ke BPJS kesehatan. Sebanyak 52 ribu jiwa masuk PBI.

“Sampai April 2019 sudah terdaftar 48 ribu jiwa. Ini sesuai rekomendasi Dinas Sosial. Akan dicek lagi secara faktual kondisi penerima,” katanya. (an/ina)