Bupati Karanganyar Hadiri Musrenbang RKPD

Diskominfo
Sambutan dan paparan Bupati Karanganyar pada Musrenbang RKPD di Gedung Balai Desa Koripan Matesih

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar, Juliyatmono meminta pengajuan dana pemerintah prioritaskan yang berdampak kepada masyarakat luas.

Itu diungkapkannya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Koripan Matesih Karanganyar, Kamis (11/4/2019)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, akan memprioritaskan pembangunan yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat. “Hanya yang super prioritas yang didanai. Yakni yang berdampak signifikan ke masyarakat luas,” tuturnya

Ia mencontohkan, apabila jalan akses desa masih jelek, tidak lantas membangun balai desa terlebih dahulu.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Karanganyar, Muh Indrayanto menuturkan, dalam pengajuan dana pemerintah untuk pembiayaan pembangunan hingga belanja rutin tahun anggaran 2020 mencapai Rp 17 triliun.

“Hasilnya, pengajuan final RKPD tahun 2020 sebesar Rp 17 triliun. Ini (Musrenbang RKPD) hasil gabungan dari Musrenbangdes atau Kelurahan yang dihimpun di Musrenbangcam. Kemudian digabung Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan didiskusikan di forum gabungan perangkat daerah.

Ia menuturkan, pihaknya telah menyiapkan tim penyeleksi usulan yang telah dihimpun. Selanjutnya hasil dari penyaringan itu akan dibahas lagi di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Itu dilakukan, mengingat usulan itu melebihi ketersediaan dana yang bersumber dari pendapatan daerah pada tahun 2020 yang diprediksi sebesar Rp 2,3 triliun,” imbuhnya

Selanjutnya, Kabid Insfrastruktur dan Pembangunan Wilayah Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Arif Sujatmiko menambahkan, capaian Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik, bahkan melebihi Jawa Tengah. Di antaranya angka kemiskinan Kabupaten Karanganyar pada 2018 sebesar 10,01 persen, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah yakni sebesar 11,31 persen.

Adapun fokus sasaran yang akan dilakukan pada 2020 yakni, pada penanggulangan kemiskinan, kualitas SDM, peningkatan daya saing ekonomi rakyat berkelanjutan, serta tatakelola pemerintahan (reformasi birokrasi).

Demikian Diskominfo (an/ard)