Penyerahan Dana Desa Tahap I

Bupati Karanganyar Juliyatmono Memberikan Pengarahan Tentang Dana Desa

KARANGANYAR – Dana Desa (DD) tahap I ke 162 desa di Karanganyar siap dicairkan Rp 32 miliar. Pencairannya sengaja dilakukan pascapilkades untuk menghindari kisruh.
“Dicairkan sebelum Pilkades malah bahaya. Itu uang sesenpun harus dipertanggungjawabkan. Harus hati-hati dan cermat,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam pengarahannya ke kades terkait pencairan dan persiapan pelaksanaan kegiatan DD tahap I, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (8/4).
Ia menyebut kades yang telah lebih dari dua kali mengelola keuangan desa, supaya cermat. Apalagi, kades petahana di Pilkades yang memenangkannya. Mereka tak boleh menganggap enteng aturan penggunaan bantuan keuangan tersebut. Tiap desa diawasi ketat dan didampingi APIP.
“APIP dan aparat penegak hukum selalu mendampingi. Asalkan patuh aturan, tidak akan berurusan dengan hukum,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat mengatakan DD tahap I Rp 32 miliar setara 20 peraen total penyaluran tahun 2019. Penyerahannya diikuti Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 103,8 miliar.
“Penyerahan DD tahap I dan ADD Maret, karena Januari dan Februari sudah cair. Segera saja mengerjakan SPJ. Jika pengerjaan sudah 75 persen, maka boleh mengajukan tahap II,” kata Utomo.
Pencairan DD tahap I di Karanganyar tergolong paling awal di Jawa Tengah. Pengarahan ini mengundang seluruh kades dan bendahara desa. Maksudnya, Pemkab ingin memastikan pengguna anggaran tahu mekanisme penyalurannya.
“Tahap 1 segera dicairkan dan dilaksanakan. Target Mei selesai. Pada Juni, pencairan tahap II Rp 64 miliar. Jika tahapannya selaras jadwal, harapannya November selesai SPJ seluruhnya,” katanya.
Saat ini, 90 persen pengajuan DD tahap I telah masuk ke mejanya. Ia memaparkan evaluasi DD tahun 2018, dimana penyerapannya 99,25 persen dari dana transfer Rp 135 miliar. Selain DD dan ADD, pemerintah provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan Rp 27 miliar di 2019. Alokasinya untuk operasional KPMD, stimulan ke desa untuk kegiatan ketahanan masyarakat, sarpras desa dan sebagainya.

Demikian Diskominfo (ina/ana)