Tim Perda Menara Pemkab Karanganyar Kunjungi Diskominfo Kota Surabaya

Kominfo
Sekretaris Dinas Kominfo Karanganyar Agung Tjahyo Nugroho ,M.Si saat memberikan cindera mata sebagai kenang-kenangan kepada Diskominfo Kota Surabaya yang diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Surabaya Agung Utomo, S.T. M.Pt

Karanganyar – 14 Februari 2019

Tim Perda Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan Studi Komparatis ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

Kegiatan Studi Komparatif ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari Selasa – Rabu, 12 – 13 Feruari 2019.  Tim yang berjumlah 14 (empat belas) orang dari Kabupaten Karanganyar diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Surabaya, Cahyo Utomo, ST, MTP.

Cahyo Utomo, ST. MTP. yang didampingi perwakilan dari DPU Cipta Karya dan Satpol PP menyampaikan terima kasihnya  atas kunjungan Tim dari Kabupaten Karanganyar. Lebih lanjut Cahyo menjelaskan bahwa urusan menara telekomunikasi di Pemerintah Kota Surabaya bukan menjadi kewenangan Dinas Kominfo tetapi DPU Cipta Karya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Pos dan Telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan bidang Komunikasi dan Informatika. Pada hakekatnya urusan menara telekomunikasi di daerah adalah mengenai penataan lokasi atau tata ruangnya.

Akan tetapi karena pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar urusan menara telekomunikasi masih menjadi kewenangan Dinas Kominfo, tidak ada salahnya pada kesempatan tersebut dibahas mengenai hal tersebut karena, tim Kabupaten Karanganyar tidak hanya dari unsur Dinas Kominfo tetapi melibatkan Dinas terkait termasuk DPU.

Dari hasil diskusi kami simpulkan bahwa :

Kota Surabaya tidak lagi memberlakukan system cell plan tetapi zonasi dengan peta peruntukan lokasi pada wilayah urban (perkotaan/padat penduduk), dan suburban (pinggiran kota). Selanjutnya diatur jenis-jenis menara apa yang diperbolehkan dibangun di kawasan urban, dan jenis apa yang di suburban.

Dengan penataan ini pemerintah tidak lagi menolak ajuan atau permohonan provider untuk membangun menara di titik lokasi tertentu tetapi diarahkan jenis menara apa yang diperbolehkan dibangun di titik lokasi tersebut. (Penolakan kepada provider sering terjadi pada system cell plan yang selama ini kita pakai karena titik yang diusulkan tidak masuk di cell plan).

Berkaitan dengan menara existing yang kebanyakan ijinnya sudah tidak berlaku, Pemkot Surabaya melaksanakan rekonsiliasi dengan mengundang para provider untuk menyamakan data kemudian diberikan jangka waktu untuk mengurus ijinnya.

Untuk provider yang melanggar aturan khususnya yang membangun sebelum mengantongi ijin ditindak dengan tegas mulai dari penghentian pembangunan sampai pemutusan aliran listrik. Hal ini bisa dilakukan karena sudah ada MOU antara DPU dengan pihak PLN.

Hasil kunjungan kerja tersebut akan dipergunakan Tim sebagai bahan penyusunan Perubahan Perda dan Perbup Pengendalian Menara Telekomunikasi. (Kris/Ard).