Sertifikat Tanah 35 Ribu Bidang Rampung, 2019 Sasar 10 Ribu Sertifikat Tanah

diskominfo
Sambutan Dari Bupati Karanganyar Dalam Acara Penyerahan Sertifikat Program PTSL

Karanganyar, 19 Desember 2018

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar selesai meregistrasi 35 ribu sertifikat tanah berstatus hak milik perseorangan maupun milik instansi di 74 desa dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2018. Selanjutnya, direncanakan program serupa untuk 10 ribu bidang di 2019.

Koordinator PTSL Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, Joko Suhendro di sela pembagian sertifikat tanah penduduk Desa Nglebak, Tawangmangu di balai desa setempat, Rabu (19/12). Mengatakan 35 ribu sertifikat tanah yang selesai diregistrasi, dibagikan secara bertahap. Dari 74 desa sasaran tahun ini, Nglebak merupakan desa ketiga pembagian sertifikat langsung ke tangan pemilik.

“Desa Nglebak termasuk selesai registrasi tercepat. Hal itu didukung kesiapan masyarakat dan pemerintah desa dan panitia dalam mengerjakan. Mulai pengukuran sampai minimnya masalah lapangan. Meski kami mengakui, medannya berbukit-bukit,” katanya.

Di Nglebak, kantor pertanahan membukukan 1.106 sertifikat hak milik perseorangan dan kas desa dalam program nasional tersebut. Sebanyak 950 sertifikat diserahterimakan di aula desa sedangkan 156 sisanya menyusul. Joko meminta masyarakat pemegang sertifikat meneliti identitas dan gambar denah. Apabila terdapat kesalahan, diharapkan segera melapor.

“Dari dua desa yang telah dibagikan, belum ada masyarakat mengadukan kesalahan ketik nama maupun denah. Kami menyadari mungkin terdapat kesalahan penulisan nama dan sebagainya,” katanya.

Pada PTSL 2019, lanjutnya, belum ditentukan desa sasaran penerbitan 10 ribu sertifikat. Namun pada prinsipnya, mekanisme pendataan, pengukuran, kepanitiaan dan sosialisasi serupa program tahun 2018. Berdasarkan catatan, panitia PTSL akan mengklasifikasi berkas ke empat klaster. Yakni K1 pada proses normatif, K2 untuk kasus sengketa, K3 untuk pemilik luar kota dan K4 yang membutuhkan pemetaan koordinat.

“Caranya sama dengan tahun sebelumnya. Sederhana, transparan dan cepat. Dikerjakan sesuai protap. Mudah-mudahan untuk tahun depan juga lancar,” katanya.

Kades Nglebak, Widodo menekankan kewajiban pemilik aset membayar pajak. Setelah menerima sertifikat hak milik, warganya diminta menyerahkan fotokopinya dan KTP ke pemerintah desa. Dokumen itu melandasi penerbitan SPPT PBB.

“Kasihkan ke kadus (fotokopi sertifikat dan KTP). Harapannya seperti 2017 lalu yang lunas PBB 100 persen. Saat ini, masih terdapat 22 wajib pajak yang terpaksa kewajibannya ditalangi,” katanya.

Sedangkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam sambutannya mengatakan pentingnya wajib pajak melunasi kewajibannya itu. Ia memastikan tagihan PBB tidak sampai menyengsarakan. Bahkan, itu dianggap sedekah.

“Masih ada yang ditagih Rp 5 ribu-Rp 10 ribu per tahun. Anggaplah itu sedekah. Pemda belum akan menaikkan pajak,” katanya.

Ia mempersilakan pemilik sertifikat menjaminkannya ke bank untuk modal usaha. Namun, jangan sekali-kali meminjamkannya ke orang lain agar tidak disalahgunakan.

Demikian Diskominfo (ina/dn)