LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun 2013-2018 Kepada DPRD Kabupaten Karanganyar

Kominfo
Sambutan Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD, Kamis (11/10)

 

Karanganyar, 12 Oktober 2018

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar masa sidang 1 dengan pembahasan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Bupati Karanganyar Tahun 2013-2018 digelar di gedung aula kantor DPRD Kabupaten Karanganyar.

LKPJ AMJ disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun 2013-2018 terbagi menjadi 7 (tujuh) BAB, secara garis besar terdiri dari bagian pertama tentang arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berbasis Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta prioritas Daerah, Bagian Kedua tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Ketiga mengenai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan bagian keempat tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

Salah satu Indikator tingkat Kemakmuran Penduduk disuatu daerah wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,44 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan mencapai 36,46 juta rupiah kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh factor inflasi.

Laporan dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat beberapa prestasi yang membanggakan diperoleh Kabupaten Karanganyar pada Tingkat Nasional antara lain,

Pada Tahun 2014 yaitu Piala Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih Tingkat Nasional, Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Nasional, Juara Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) tingkat Nasional dsb.

Pada Tahun 2015 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD TA 2014 hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jateng di Tahun 2015, Piala Adipura Kategori Kota Terbersih tingkat Nasional, Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Nasional.

Pada Tahun 2016 yaitu Penghargaan Dana Rakca dan Kementrian Keuangan RI, Peringkat Terbaik Kabupaten Peduli HAM dari Kementrian Hukum dan HAM RI, Penghargaan Kabupaten Peduli Lansia dari Kementrian Sosial dsb.

Pada Tahun 2017 yaitu Partisipasi AKtif dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Keagamaan dan Kemenag RI, Juara 3 Tingkat Nasioanl Posyandu Keluarga Berencana Posyandu Ngudi Sehat (TP PKK Karanganyar), Top pembina BUMD Award 2017 Perbankan PD BPR Bank Daerah Karanganyar.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapat Penghargaan Kinerja Sangat tinggi peringkat 3 Nasional mengenai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2017 terhadap Tahun 2016.

 

Demikian Diskominfo (Tgr/Lp)