Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018

kominfo
Rapat Penyampaian Tanggapan Bupati Karanganyar Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Mengenai Rancangan di Gedung Paripurna DPRD, Selasa (25/09).

Karanganyar 25 September 2018

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/9).

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, Secara garis yaitu

Fraksi Partai Demokrat yaitu terobosan-terobosan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten untuk menggali sumber pendapatan untuk mengatasi Pendapatan Asli Daerah yang berkurang antara lain yaitu, sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi, menyiapkan SDM yang menangani E-Billing, Penegakan Peraturan Daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yaitu perihal penyerapan belanja bantuan keuangan kepada desa. Pencairan anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa dapat direalisasikan sepanjang kelengkapan administrasi terpenuhi.

Fraksi Gerindra Amanat yaitu, terkait pelayanan Administrasi Kependudukan yang belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bahwa permintaan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan sangat tinggi sedangkan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan tidak mencukupi sampai akhir tahun 2018 dan saat ini mengajukan di perubahan APBD Tahun 2018.

Fraksi Partai Golongan Karya yaitu, terkait penebusan pupuk melalui kartu tani di Karanganyar termasuk lancar urutan ketiga di Jawa Tengah. Namun bila ada kesulitan penebusan pupuk dengan kartu tani bisa menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu,  terkait dengan perhatian terhadap TPQ Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren telah dilakukan melalui bantuan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Kesra Setda yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karanganyar.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu, terkait pengelolaan sampah khususnya di Colomadu, langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengatasi timbunan sampah di lokasi TPS dengan menambah jumlah ritasi pengangkutan dan menyewa alat berat.

Demikian Diskominfo (Ind/An/Lp/Vnd)