Jawaban Bupati Karanganyar Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa .

Karanganyar, 29 Agustus 2018

Rapat paripurna yang beriisikan jawaban terhadap Bupati Karanganyar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kab.Karanganyar nomor 19 tahun 2015 tentang kepala desa .

Adapun beberapa  jawaban sehubungan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD antarnya :

  1. Fraksi partai demokrasi indonesia persiangan (FPDIP)

“Mengenai himbauan agar pemerintah desa melaksanakan ketentuan pasal no 4 ayat 5 peraturan menteri PDT nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa dapat kami sampaikan bahwa mengenai hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh sebagian besar pemerintah desa”

  1. Fraksi partai Golongan Karya (FGOLKAR)

“Kami sampaikan terimakasih atas dukungan terhadap pembahasan RAPERDA ini , selanjutnya berkaitan dengan saran untuk segera dipersiapkan perangkat hukum lainnya , dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa akan kami tindak lanjuti”

  1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

“Berkaitan mengenai kondisi apabila terdapat lebih dari 1 (satu ) calon kepala desa yang mempunyai suara terbanyak dengan jumlah suarah sah yang sama , maka calon kepala desa yang terpilih ditetapkan bedasar wilayah perolehan suara sah yang lebih luas . pengaturan ini merupakan noerma dalam pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa berkenaan dengan hal tersebut , pemerintah daerah telah merumuskan mekanisme pemungutan suara melalui penetapan wilayah pemilihan yang materinya secara rinci akan diatur dalam peraturan Bupati sebagai petunjuk  pelaksanaan peraturan daerah ini , dan selanjutnya akan dilakukan sosialisasi secara intensif dengan baik kepada panitia pemilihan kepala desa maupun kepada masyarakat”

  1. Fraksi Gerinda Amanat (F.GERINDAAMANAT)

“Berkaitan dengan PNS yang menjadi Kepala Desa Dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 6A peraturan Menteri dalam negeri nomor 66 tahun2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 82 tahun 2015 tentang pengankatan dan pemberentihan kepala desa dinyatakan bahwa bagi PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan dapat di bebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan haknya sebagai PNS dan mendapat tunjangan kepala desa juga pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”

  1. Fraksi Demokrat (F.DEMOKRAT)

“selanjutnya berkaitan dengan saran Fraksi Demokrat agar materi rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kami sependapat dan untuk materi lainnya akan kita bahas bersama Pansus “

  1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB)

“Mengenai usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa terkai Calon Kepala Desa terpilih yang mneinggal dunia dan atau berhalangan tetap sebelum pelantikan agar dilakukan pemilihan kembali setelah 100 (seratus ) hari , maka dapat kami sampaikan bahwa sesuai ketentuannya dalam hal terjaid kondisi tersebut , maka pelaksanaan pemilihan kepala desa mengikuti periode/ tahapan pemilihan kepala desa serentak berikutnya . sedangkan kekosongan jabatan Kepala Desa akan ditunjuk pejabat Kepala Desa

Selanjutnya  mengenai sanksi bagi kepala desa terpilih yang mengundurukan diri sebelum pelantikan telah dirumuskan dalam rancangan  peraturan Bupati dan akan kita bahas bersama dalam pembahasan RAPERDA di PANSUS ”

Demikian Diskominfo (ind/dn/adinug)