Tiga Kades Dapat Rewad Dari BPN

Kepala BPN, Priyanto memberikan penghargaan kepada tiga kepala Desa Karanganyar karena meraih membantu BPN dalam PSTL

 

KARANGANYAR-31 Juli 2018

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Karanganyar memberikan tiga penghargaan kepada tiga kepala Desa yang berprestasi. Prestasi itu adalah peran aktif para kades dalam percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ketiga desa berprestasi  itu adalag Desa Plumbon, Desa Bandardawung (Kecamatan Tawangmangu) dan Desa Karangbangun (Kecamatan Matesih).

“Ini bentuk apreasiasi kami terhadap mereka yang membantu program kami dengan cepat. Kami berharap hal ini menjadi contoh desa-desa yang lain untuk segera membantu dan menyelesaikan PTSL,” papar kepala Kantor BPN Karanganyar, Priyanto pada saat rapat evaluasi PTSL 2018 dan PTSL tahun 2019 di Hotel Nava Tawangmangu, Selasa (31/7)

Dia menambahkan pemerintah desa dan kecamatan di Karanganyar disegerakan menyiapkan berkas administrasi kepemilikan lahan warganya untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018. Hingga kini tersisa 70 persen sasaran dari total 45 ribu bidang, belum diproses sertifikat hak milik. “Bulan Juli ini baru selesai disertifikasi 30 persen. Ini sesuai on the track dan target. Namun juga perlu dukungan dari perangkat desa dan kecamatan untuk menyiapkan dokumen warga, khususnya di desa-desa selanjutnya yang akan diukur. Termasuk aset desa,” imbuhnya.

Perangkat pemerintah perlu mengkomunikasikan ke warganya terkait kebutuhan administratif sampai ke penyediaan sarana pengukuran semisal patok kayu. Priyanto mengatakan, itu mengantisipasi persoalan saat petugas lapangan melakukan pengukuran. Sebab tidak semua orang merasa PSTL ini dibutuhkannya. Padahal ini menguntungkan mereka sendir.

Sasaran 45 ribu bidang ukur awalnya tersebar di 16 desa. Kantor Pertanahan Nasional menggunakan jasa konsultan pengukur di lokasi delapan desa. Sedangkan delapan desa lainnya, pengukuran dikerjakan staf kantornya berstatus ASN. Kemudian sasaran direvisi menjadi 25 desa. Untuk petugas pengukurnya oleh konsultan di tiga sampai empat desa sesangkan sisanya oleh stafnya. “Pada revisi ini, butuh waktu memproses perubahan anggaran sampai persetujuan di Bappenas,” katanya. (hr/Adt)