KORUPSI, MAHASISWA DAN GENERASI ANTI KORUPSI

KORUPSI, MAHASISWA DAN GENERASI ANTI KORUPSI
Oleh : Nining Ardianti
Kalijirak, Tasikmadu

 

Saat ini masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Korupsi sering berkaitan dengan politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembangunan nasional, kebijakan publik, dan kebijakan internasional. Di negeri ini, korupsi ibarat “Warisan Haram” tanpa surat wasiat, sudah menjadi “kebiasaan”.

Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Dalam tata pergaulan internasional, korupsi dapat merendahkan martabat suatu bangsa. Di sisi kesejahteraan masyarakat, korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi. Kebijakan yang dikeluarkan itu justru menjadikan korupsi mudah untuk dilaksanakan.

Korupsi terjadi karena dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek moral, apek perilaku dan aspek sosial. Faktor eksternal  meliputi aspek ekonomi, lemahnya penegakan hukum, aspek politik, aspek managemen dan organisasi, hingga aspek sosial yaitu lingkungan dan masyarakat yang mendukung untuk melakukan tindakan korupsi.

Di Indonesia, korupsi sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan sejak tahun-tahun setelah kemerdekaan. Dimulai dari Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2002. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantasan tindak pidana korupsi melaui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak tahun 2002 sampai sekarang, KPK telah menindak berbagai kasus korupsi. Akan tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) tetaplah rendah. Bahkan untuk tahun 2016 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 37 peringkat 90 dari 176 negara di dunia (Transparansi Internasional, 2016). Meskipun meningkat satu point dari tahun 2015, namun turun dua tingkat dari tahun 2015.

Menyikapi permasalahan tersebut diperlukan upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan negara sampai ke pendidikan formal di sekolah (Aditjondro, 2002).  Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peristiwa-peristiwa besar seperti Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), Lahirnya Orde Baru (1966), dan Reformasi (1998) tidak lepas dari perjuangan dan pemikiran kaum pemuda yang lahir dari semangat mahasiswa. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh seamangat dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

Sebagai agen perubahan, keterlibatan mahasiswa dapat di wujudkan dalam empat wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar dan tingkat lokal sampai nasional. Dari tingkat keluarga misalnya, kita harus menanyakan apakah uang pendapatan orang tua kita berasal dari uang korupsi atau tidak. Memastikan bahwa anggota keluarga tidak ada uang menggunakan produk-produk bajakan. Pelajaran yang dapat berikan di lingkungan keluarga adalah meningkatkan ketaatan anggota keluarga terhadap tata tertib yang berlaku.

Dilingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi. Gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat di bagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk wilayah individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek adalah salah satunya. Kegiatan dimaksudkan agar menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab dan kemandirian.  Contoh lainnya adalah dengan mendirikan kantin kejujuran.

Di masyarakat sekitar, mahasiswa dapat memastikan apakah di kantor-kantor pemerintahan, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen lainnya. Dan apakah mahasiswa juga tinggal diam dengan keadaan tersebut.

Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistemis di masyarakat. Dengan kompetensi yang dimiliki, mahasiswa dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian meluas ke lingkup yang lebih luas.

Selamat datang generasi muda anti-korupsi. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi.