Pemkab Penajam Paser Utara ‘Sinau’ Aturan Hukum Forkompinda Karanganyar

Staf Ahli Bupati, Bidang Pemerintahaan, Hukum dan Politik, Didik Bakdono memberikan sambutan mewakili Pjs Bupati Karanganyar saat menerima kunjungan dari Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur

KARANGANYAR – 11 Mei 2018

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur tampaknya kagum melihat kekompakan  Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Karanganyar. Kabupaten yang terbentuk tahun 2002 tersebut, ingin melihat dari dekat aturan hukum tentang Forkompinda. Pasalnya, kebupaten termuda di propinsi Kalimantan Timur tersebut pernah ditegur BPK untuk menyewakan rumah dinas bagi pimpinan-pimpinan instansi vertikal yang ada di Penajam Paser Utara.

“Sebelum tahun 2016 kami menyediakan rumah dinas untuk pejabat instansi vertikal di daerah kami. Namun kami ditegur oleh BPK karena tidak boleh pemkab menyediakan rumah dinas,” papar Kepala Kabag Pemerintahaan Kabupaten Penajam Paser Utara, Sardi di saat menanyakan tersebut kepada pimpinan penerima dari Pemkab Karanganyar di ruang Anthurium Rumah Dinas BUpati (11/5)

Dalam kunjungan Pemerintahaan Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh Asissten Pemerintahaan Alimudin dan dari Karanganyar diterima oleh Staf Ahli bidang pemerintahan, Hukum dan Politik, Ir Didik Bakdono.

Sardi yang asli kelahiran Sukoharjo tersebut, menambahkan pada tahun 2017 tetap dianggarkan untuk sewa rumah akan tetapi tidak direalisasikan. Akibatnya hubungan antara lembaga kurang harmonis. Pihaknya juga ber

Asisten Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, ALimudin bertukar cendermata dengan Pemkab Karanganyar

koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur namun di propinsi tersebut juga terkendala aturan. “Setelah kami mempelajari, ternyata Karanganyar hubungan antar lembaga sangat harmonis. Aturan seperti apa yang membuat Karanganyar berjalan dengan baik dan Forkomindanya tetap berjalan,” imbunya,

Lebih jauh, Sardi mengatakan pihaknya ingin menananyakan bagaimana Kabupaten Karanganyar membuat aturan sehingga tidak disemprit BPK. Teknisnya bagaimana dan pembiayaanya untuk forum itu bagaimana.

Sementara Kabag Pemerintahaan Pemkab Karanganyar, Ali Gufron mengatakan terkait rumah dinas masing-masing instansi vertikal sudah mempunyai sendiri-sendiri. Sepenuhnya biaya operasional rumah dan perjalanan dinas ditanggung masing-masing instansi.  Pihaknya hanya memberikan pinjam pakai mobil dinas untuk masing-masing instansi seperti Kapolres, Dandim, Kejari, Ketua PN, Ketua PA, Kepala Kemenang. Namun demikian, mobil tersebut tetap harus plat merah.

Di dalam petunjuk pelaksanaan APBD 2018, anggaran diberbolehkan untuk penunjung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan diterjemahkan Pemkab boleh mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertikal terkait untuk keamaanan daerah. Namun anggaran tersebut bukan bernama Forkominda akan tetapi anggaran itu bernama Fasilitasi Kegiatan Otonomi Daerah. “Sifatnya penunjang agar daerah tetap kondusif dan semua instansi vertikal dilibatkan. Melalui SK BUpati tim fasilitasi kegiatan daerah terdiri dari bupati, wakil bupati, sekda, Kapolres, Dandim, Ketua PA, Ketua PN, Kajari, Kepala Kemenag, Ketua DPRD dan wakilnya,” papar Ali Gufron.

Termasuk, tambah Ali Gufron ditingkat kecamatan namanya forkompinda yang bertanggungjawab camat. Dengan SK Bupati tersebut keberadaanya sah dan Forkominda tetap jalan. Hanya namanya Forkiminda namun aturannya Kegiatan Fasilitas kegiatan otonomi daerah. “Dalam laporan keuangan juga sudah dilaporkan dan BPK tidak ada masalah. Anggaran untuk kegiatan fasilitas kegiatan otonomi daerah setahun Rp 715 Juta,” tambahnya. (hr/ana)