Aplikasi Sipades Pantau Penggunaan Dana Desa

Asisten Pemerintahan, Bachtiar Syarif menyerahkan Alokasi Dana Desa secara simbolis kepada Kepala Desa. (foto yoga)

Karanganyar, Kamis (15/03/2018)

Aplikasi Sistem Pendampingan Dana Desa (Sipades) dapat memantau penggunaan dana desa agar tepat sasaran. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolres Karangayar AKBP. Henik Maryanto, saat Sosialisasi Sipades, Kamis (15/03) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Setelah di launching nantinya oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mapolda Jawa Tengah, seluruh Kabupaten Karanganyar dapat terakses dengan Sipades, yang akan dikonekken Siskudes.

“Bhabinkamtibmas diberikan tugas untuk pendampingan, progres dana desa, agar tepat sasaran, penggunaan dana.  Agar pengunaan dapat sesuai jalurnya,” kata Kapolres Karanganyar.

AKBP Henik Maryanto juga berharap ada sinergitas Kepala Desa dengan Bhabinkamtibmas sehingga anggaran yang disusun sejak awal mulai dari Musrenbangdes tepat sasaran.

“Mengajak bersama-sama masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa. Saya juga senang ada Papan informasi tentang penggunaan dana pembangunan desa. Itu menandakan transparansi,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar (Dispermasdes), Utomo Sidi Hidayat, mengatakan selain Dana Desa, juga ada Alokasi Dana Desa (ADD), retribusi dan bantuan keuangan provinsi yang akan dimasukkan ke rekening masing-masing desa.

“Mulai hari ini ADD bulan Januari dan Februari dan Dana Desa Tahap I sudah bisa dicairkan, langsung bisa dimasukkan ke aplikasi Siskudes maupun Sipades desa masing-masing,” kata Utomo Sidi Hidayat.

Terkait dengan besaran anggaran, Utomo menjelaskan pagu Dana Desa Kabupaten Karanganyar tapi 2018 sebesar Rp. 138 miliar. Pencairan terbagi dalam tiga tahap 20 persen, 40 persen, 40 persen.

“Sebenarnya Januari sudah bisa dicairkan tapi masih menunggu SPJ dari Kepala Desa. SPJ bulan Maret-April segera dilaksanakan. Jika bulan April sudah terealisasi fisik dan administrasi, sudah bisa mencairkan lagi di bulan Mei sebesar 40 persen,” katanya.

Ditempat yang sama, Asisten Pemerintahan, Bachtiar Syarif, mengatakan perangkat desa di haruskan untuk dapat dan sanggup untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel.

“Parangkat desa harus mempelajari cara menyusun agenda pembangunan mulai dari rencana sumber daya yang dibutuhkan, proses pelaksanaan sampai indikator tercapainya agenda tersebut,” kata Bachtiar Syarif.

Tak hanya itu saja, perangkat desa harus mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntablitas kepada publik.(pd)