Hasil Musrenbangkab Harus Tepat Sasaran

Penjabat Sementara Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo saat memberikan sambutan di Musrenbangkab Karanganyar tahun 2018.

Karanganyar, Rabu (14/03/2018)

Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangkab) Kabupaten Karanganyar tahun 2018 harus tepat sasaran dan mengedepankan skala prioritas utama pembangunan.

Hal tersebut terungkap saat acara Musrenbangkab Kabupaten Karanganyar tahun 2018, Rabu (14/03) di Gedung Wanita Karanganyar, yang dihadiri oleh Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo, Pimpinan DPRD Karanganyar, Kepala OPD, Camat dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo, mengatakan usul ini berasal dari tingkat bawah, desa, kecamatan, kabupaten dan sebentar lagi akan dibahas di tingkat provinsi.

“Skala prioritas apa yang paling penting di Karanganyar. Potensi yang ada di Karanganyar mari menjadi destinasi ditingkatkan tanpa meninggalkan lingkungan,” kata Pjs Bupati.

Pjs Bupati juga mengajak semua pihak membanggakan dengan memiliki Kabupaten Karanganyar, jangan hanya seremonial saja namun harus ada bukti nyata untuk pembangunan di masyarakat.

“Saya minta untuk tepat sasaran, daya beli tinggi, nilai ekonomi tinggi, hadir ditengah masyarakat, skala prioritas, otomatis kemiskinan menurun,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Karanganyar, Moh Indrayanto, mengatakan Musrenbangkab ini untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan Pusat dan Provinsi.

“Rekapitulasi Bahan Musrenbang RKPD 2019 terdapat 3.416 usulan kegiatan yang berasal dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total dana Rp. 1,432,714,869,320,00.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengatakan perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 harus disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional  sebagai langkah harmonisasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat serta memperhatikan pula permasalahan pembangunan dan isu startegis daerah.

“Masyarakat berharap agar aspirasi mereka dapat direalisasikan sehingga, dengan adanya musrenbang ini tentunya kita sangat berharap agar aspirasi atau kebutuhan masyarakat dapat kita prioritaskan,” kata Sumanto.

Untuk mendukung program pembangunan daerah, dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Ditempat itu pula, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno, menjelaskan arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019

“Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan, meningkatkan kontribusi BUMD, optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah, optimalisasi penerimaan bagi hasil  pajak / bukan pajak, dan dana transfer daerah,” katanya. (kr/im/pd)