Perlu Mesin Pengering Dan Pemilah,  Pemerintah Pusat Akan Fasilitasi

 

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (KPDT), Ahmad Erani Yustika melihat pengemasan beras merah dan putih di Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan

KARANGANYAR – 2  Maret 2018

Kedatangan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (KPDT) ke Karangpandan, Karanganyar tidak disia-siakan Pemkab Karanganyar. Kesempatan yang  baik itu, Pemkab Karanganyar meminta mesin pengering dan pemilih untuk beras merah dan putih. Sebab kedua mesin itu sangat dibutuhkan petani di Karanganyar.

“Jika musim penghujan seperti ini, petani perlu mesin pengering. Sebab harga beras jatuh karena ketika diselep pasti pecah. Sehingga petani saat ini butuh alat pengering,” papar Sekretaris Desa (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Drs Samsi M.Si saat bersama dirjen Pembangunan Kawasan Perdesan KPDT, Ahmad Erani Yustika pada peresmian Rice Milling Unit Di Desa Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Jumat (02/03).

Samsi menambahkan jika menggunakan alat pengering tersebut maka akan sangat membantu para petani. Sebab dengan alat pengering tidak perlu kawatir dengan musim hujan. Selain itu, petani di Karanganyar memerlukan mesin pemilah. Sebab, petani kesulitan jika akan memilah antara beras merah dan putih. “Bercampurnya beras merah dan putih disebabkan dua hal. Tercampur di sawah karena angin atau tercampur saat berjemur. Dengan alat tersebut bisa sangat membantu petani di Karanganyar. Kami sudah diskusi dengan UNS namun pendanaan terlalu berat sehingga saya berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu,” tambahnya.

Sedangkan Pemkab Karanganyar sendiri, menurut Samsi telah membantu transportasi untuk petani yakni motor roda tiga. Namun petani justru memilih truk atau pick up karena bisa memuat lebih banyak.

Terkait permintaan tersebut, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesan KPDT, Ahmad Erani Yustika akan memfasilitasi. Sebab kedatanganya ke Kabupaten Karanganyar juga untuk membuktikan kesungguhan masyarakat Karanganyar.  “Entah sedikit atau banyak, kita akan tindaklanjuti permintaan tersebut. Kami datang ke Karanganyar dengan kesungguhan dan ketulusan,” imbuhnya.

Dia menambahkan  setiap tahun anggaran untuk desa terus mengalami peningkatan.  Tahun 2018 ini dana untuk ke desa mencapai Rp 60 triliun. Di sisi lain jumlah desa juga mengalami peningkatan. Di tahun 2015 jumlah desa di Indonesia  sebanyak 74.054 desa. Di tahun 2016 jumlah desa bertambah menjadi 74.754 desa. Dan tahun 2017 naik lagi menjadi 74.910 desa. Kemudian di tahun 2018 menjadi 74.950 desa. “ Tahun 2018 ini dananya mencapai Rp  60 trilun. Kurang lebih setiap desaakan menerima sekitar Rp 800 juta. Dan di tahun  2019 akan bertambah lagi jumlahnya dan tingga menyepati nominalnya saja,” imbuhnya.

Yang lebih penting lagi, dana desa di tahun 2018 bukan hanya pembangunan fisik saja akan tetapi juga untuk memperdayakan masyarakat desa. Dana desa itu sesuai Permendes No 19 tahun 2017 prioritas pemanfaatnnya bisa digunakan untuk membangun kawasan pedesan. Maksudnya adalah lebih dari satu desa melakukan kerjasama membangun wilayah. Misalnya program padat karya atau program yang lain. “Intinya dana tersebut bisa dipergunakan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Melalui program padat karya dan pelayanan dasar lainya seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” imbuhnya. (Hr/Adt)